4 Tersangka Korupsi Pengelolaan Areal Pemakaman Umum Desa Salita Rp 3 Miliar Pinjam Nama PT Kharya Bangun Penawarindo

Kabanjahe, MI - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Anggaran Rp 3 miliar lebih pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo, Jum'at (2/8/2024).

Modus operandinya, meminjan nama perusahaan PT PT Kharya Bangun Penawarindo (KBP).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, Ika Lius Nardo menyatakan bahwa 4 tersangka itu adalah Jan Baginta Barus selaku wiraswasta; 

Arisman Tarigan selaku wiraswasta; Radius Tarigan serorang PNS dan Jamaludin Ginting seorang pensiunan.

Ika menjelaskan, di dalam APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019 tanggal 17 Januari 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo telah dianggarkan dana untuk Program Pengelolaan Areal Pemakaman sebesar Rp 2,9 miliar.

"Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebesar Rp 2,9 miliar dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Pemakaman sebesar Rp 44,4 juta," jelas Ika, Sabtu (3/8/2024).

Ika merincikan, untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebesar Rp 2,9 miliar dipergunakan untuk Penataan Kawasan TPU sebesar Rp 1.200.000.000.

Lalu, Pembuatan Lapangan Parkir sebesar Rp 750.000.000, Pembangunan Gedung Kantor Pengelola sebesar Rp 150.000.000, Pembangunan Gapura sebesar Rp 200.000.000, Pembuatan Sumur Bor sebesar Rp 150.000.000.

Kemudian untuk Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran sebesar Rp 300.000.000, dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU sebesar Rp 200.000.000.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 07 Oktober 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo telah dianggarkan dana untuk Program Pengelolaan Areal Pemakaman sebesar Rp 3 miliar lebih.

Rinciannya, yaitu, untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebesar Rp 2,9 miliar dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Sarana Pemakaman sebesar Rp 44,4 miliar. 

Dan Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman sebesar sebesar Rp 2, 9 miliar yang terdiri dari Penataan Kawasan TPU sebesar Rp 1.200.000.000; Pembuatan Lapangan Parkir sebesar Rp 750.000.000; Pembangunan Gedung Kantor Pengelola sebesar Rp 150.000.000; Pembangunan Gapura sebesar Rp 200.000.000; Pembuatan Sumur Bor sebesar Rp 150.000.000; Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran sebesar Rp 300.000.000; dan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU sebesar Rp 200.000.000.

Tambahan Kegiatan Biaya Sambungan Laik Operasi Jaringan Induk ke TPU dan Biaya Penyambungan Jaringan Induk ke TPU.

"Anggaran sebesar Rp 2, 9 miliar diperuntukkan untuk pengelolaan lahan milik pemerintah Kabupaten Karo yang berada di Desa Salit, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo seluas 5 hektare yang akan digunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Karo," jelas Ika.

Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kabupaten Karo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,9 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo dipecah menjadi beberapa pekerjaan antara lain:

1. Penataan Kawasan TPU Rp.1.197.569.600, CV. Cahaya Shanareva

2. Pembuatan Lapangan Parkir Rp.748.344.600,- CV. Alda Trans

3. Pembangunan Gedung Kantor Pengelola Rp.149.724.200,- CV. Eya Luna

4. Pembangunan Gapura Rp.199.690.000,- CV. Kata Kita

5 .Pembuatan Sumur Bor Rp.149.674.600,- CV. Barus Jaya

6. Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran Rp.299.588.000,-CV. Indah Pepayocha Karya

7. Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU Rp.199.701.300. CV. Kharya Bangun Penawarindo, total Rp 2.944.292.300,-

"Diduga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sengaja memecah mecah item pekerjaan menjadi 7 kegiatan untuk menghindarkan proses tender padahal diketahui bahwa seluruh pekerjaan dibangun di satu lokasi yang sama," lanjut Ika.

Menurut Ika, proses seleksi terhadap ke 7 perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kabupaten Karo hanya formalitas karena faktanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara langsung oleh pelaksana selaku penyedia akan tetapi justru dialihkan dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang tidak berhak (pinjam perusahaan).

Berdasarkan kontrak Surat Perjanjian Nomor: 97/PPK-Pertanahan/Perkim/2019 tanggal 30 Juli 2019 Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran serta surat Nomor: 900/3274/PERKIM/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Permohonan Penerbitan SP2D untuk Pencairan SPM-LS-No.146/SPM-LS/PERKIM/2019 untuk Pembayaran 95% Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran sebesar Rp 224 juta, bahwa didalam kontak terdapat dua kegiatan.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik terkait dengan plaza bundaran tidak di anggarkan dalam kontrak tersebut, namun nama kontrak tersebut masih di cantumkan Kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Kolam Resapan dan Plaza Bundaran.

Diduga adanya kelebihan bayar pada kegiatan Pembuatan Lapangan Parkir, Pembuatan Gapura dan Pemasangan/pengadaaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di TPU salit.

"Diduga melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain, bahwa terhadap perbuatan tersebut melanggar Pasal 118 ayat (1) Perpres 70/2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," beber Ika.

Diduga PPK tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 11 huruf o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 huruf o tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang tidak melakukan penilaian hasil kinerja penyedia sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume kontrak yang dilaksanakan penyedia.

Bahwa PT. Kharya Bangun Penawarindo tidak pernah melaksanakan pengadaan terhadap kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH meter di Tempat pemakanan Umum Desa Salit pada Tahun 2019 berdasarkan keterangan Mambar Bangun selaku PJT (penanggungjawab Teknik) di PT. Kharya Bangun Penawarindo yang diperiksa penyidik pada hari Senin (20/6/2022) pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Karo.

Sedangkan nama perusahaan PT. Kharya Bangun Penawarindo dipergunakan untuk melengkapi administrasi kegiatan Pemasangan/Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter di Tempat pemakanan Umum Desa Salit pada Tahun 2019 tanpa seizin pemilik perusahaan.

Berdasarkan fakta tersebut bahwa diduga telah melakukan pemalsuan terhadap dokumen perusahaan, tanda tangan direktur hingga stempel perusahaan yang dipergunakan untuk melengkapi administrasi kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan KWH Meter tersebut tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan atau yang berwenang terhadap perusahaan tersebut.

"Terhadap perbuatan tersebut sepatutnya pemenenang layak dilakukan pembatalan karena telah melanggar pasal 118 Ayat (6) 70/2012 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," lanjut Ika.

"Namun dalam praktek di lapangan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan berlandaskan dokumen diduga palsu tersebut," sambung Ika.

Sehingga dapat dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan mentapkan pihak yang akan bertanggungjawab terhadap kerugian Negara tersebut dan bantuan dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menilai benar atau salahnya proses tender dan penetapan/penunjukan pemenang pada pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Umum di Desa Salit Kabupaten Karo tahun 2019 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo.

"Bahwa dari hasil pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data, telah ditemukan peristiwa pidana adanya Kelebihan bayar, pengadaan barang dan jasa yang sengaja dipecah-pecah untuk menghindarkan proses tender, serta pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga yang tidak berhak (pinjam perusahaan)," cetusnya.

Atas perbuatan oleh pihak-pihak terkait tersebut diatas, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah.

Adapun keempat tersangka tersebut di atas disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.