Kejagung Periksa Manager Accounting PT Andalan Furnindo soal Korupsi Impor Gula

Jakarta, MI - Tim penyidik JAM Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil LM selaku Manager Accounting PT Andalan Furnindo, Rabu (18/12/2024) kemarin.

Tak hanya itu, DSHG selaku Legal PT Sentra Usahatama Jaya, DC selaku karyawan PT Angels Product, ZF selaku Section Head PT Angels Product, dan AMS selaku Kepala Seksi IT PT Angels Product juga turut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan untuk tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) dan Charles Sitorus.

Sementara pada Selasa, 17 Desember 2024, pemeriksaan menyasar kepada ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama, TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene, RK selaku Chef Legal Officer Makassar Tene. 

Kemudian ABS selaku Mantan Direktur PT Angels Product tahun 2015-2016, TWNG selaku Direktur Utama PT Angels Product, dan AM selaku Penata Kelola Ahli Muda pada BKPM.

“Para saksi diperiksa untuk tersangka TTL dkk,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Kamis (19/12/2024).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula. 

Soal penetapan tersangka, berdasarkan penerapan Pasal 2 Pasal 3 UU Tipikor pun jelas disebutkan memperkaya orang lain atau pun korporasi masuk dalam ranah korupsi.

“Ya inilah yang sedang kita dalami, karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana,” tutur Dirdik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Dia menyatakan, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 sendiri telah merinci, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang merugikan keuangan negara, maka diancam pidana maksimal 20 tahun.

“Begitu juga Pasal 3, di sana hampir setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara, diancam pidana dan seterusnya,” jelas dia.

“Artinya di dalam dua Pasal ini, seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan. ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi, akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, karena jabatannya, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana,” imbuh Qohar.