Deret Keanehan KPK Periksa Hasto PDIP

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 17 Juni 2024 00:00 WIB
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat di KPK, Senin (10/6/2024) (Foto: Dok MI/Aswan)
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat di KPK, Senin (10/6/2024) (Foto: Dok MI/Aswan)

Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rossa Purbo Bekti memenuhi unsur pidana dan pelanggaran etik karena merampas ponsel dan buku agenda PDIP milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Ray, langkah penyidik KPK itu adalah pelecehan terhadap warga yang hendak dimintai keterangan dengan status saksi. "Perlu segera dipanggil Dewas KPK," ujar Ray kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).

Setidaknya ada tiga keanehan KPK dalam hal pemeriksaan Hasto. 

Pertama, ungkap Ray, sejak awal, Hasto tiba-tiba dipanggil KPK setelah sebelumnya pemeriksaan di kepolisian menyiratkan adanya dugaan keterkaitan antara pemeriksaan di kepolisian dengan di KPK. Titik sambungnya adalah sikap Hasto Kristiyanto yang kritis terhadap pemerintah.

Kedua, tiba-tiba setelah Hasto kritis lalu dipanggil KPK justru lucu. 

"Sebab, ke mana KPK selama bertahun-tahun ini. Mengapa mereka tidak pernah memanggil Hasto. Kalau mereka punya keyakinan itu, baru sekarang dipanggil kala Hasto kritis terhadap Jokowi," jelas Ray.

Ketiga, menyita ponsel staf Hasto, Kusnadi, bisa menjadi pelanggaran etika. Pun, Ray mempertanyakan hubungan staf dengan Hasto. Apa yang mengharuskan KPK menyita ponsel staf Hasto.

"Bukankah Hasto dipanggil untuk tujuan menggali informasi soal keberadaan Harun Masiku. Kalau hanya untuk menggali informasi, tidak perlu tindakan yang memperlihatkan seolah-olah Hasto adalah pelaku kejahatan," beber Ray.

KPK. tega Ray, semestinya menghormati Hasto karena telah bersedia hadir untuk memenuhi panggilan KPK dalam rangka menggali informasi tentang Harun Masiku. 

"Mereka membutuhkan informasi dari Hasto. Tetapi perlakuan mereka terhadap Hasto sangat tidak patut karena penuh nuansa pelecehan," jelas Ray.

Oleh karena itu, pihak Hasto seharusnya mengadukan staf KPK kepada Dewas KPK. Ray juga mengingatkan KPK dengan wajah seperti saat ini dekat dengan kekuasaan dan tindakannya bernuansa politis dibanding murni penegakan hukum.

Di mana, tutur Ray, KPK ditempatkan sebagai bagian dari eksekutif. Dan seluruh staf KPK merupakan PNS yang jelas garis strukturnya kepada presiden.

"Di mana independensi KPK benar-benar dijaga. Mengeluarkan KPK dari lingkup eksekutif. Tanpa begitu, drama KPK untuk politik akan terus berlanjut," tandas Ray.