Pemerintah Bakal Tutup Layanan Top Up Game Online

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 19 Juni 2024 19:54 WIB
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024) (Foto: ANTARA)
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024) (Foto: ANTARA)

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, satgas judi daring atau judi online akan menutup layanan pembelian pulsa, atau top up game online di minimarket.

Hal tersebut, lantaran beberapa game online yang beredar di masyarakat terafiliasi dengan praktik judi online.

"Tadi saya sampaikan kepada TNI dan Polri, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terdepan untuk bisa melakukan pengecekan dan penutupan," kata Hadi di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Dijelaskan Hadi, pihaknya telah mendata game online mana saja yang terafiliasi oleh judi online. Nantinya, kata dia, Satgas akan mengecek nomor virtual dari pembelian top up tersebut, untuk menelusuri aktor dibalik pengoperasian game berkedok judi online itu.

Namun demikian, dia memastikan aktivitas pembelian pulsa selain game online di setiap minimarket, tetap diperbolehkan beroperasi.

"Kalau yang jual terkait dengan isi pulsa silakan, tapi kalau yang terkait game online itu yang harus kita tutup. Nanti kita kerjasama dengan pemilik minimarket," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan surat keputusan pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

Pembentukan Satgas tersebut, tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

"Sampai saat ini sudah 2,1 juta situs judi online ditutup dan Satgas Judi Online dibentuk agar mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi, Rabu (12/6/2024).