Kasus KEK Lido Naik Penyidikan, Menteri LH: Tersangka Sudah Disiapkan!

Jakarta, MI -  Kasus dugaan pelanggaran lingkungan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, sudah naik ke tahap penyidikan. 

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan siapa saja tersangkanya. "Kami sudah meningkatkan ke penyidikan ya. Jadi saya mohon izin, mungkin dalam waktu segera ini akan meningkat. Tersangkanya sudah kita siapin," kata Hanif di kantor KBN Marunda, Jakarta Utara, Senin (19/5/2025).

KEK Lido itu berada di hulu dari sungai Cisadane. Hanif bilang kegiatan yang dilakukan di KEK Lido telah terbukti menutup danau Lido dan memiliki konsekuensi pidana.

"Di sebelahnya atas Cisadane, di hulunya Cisadane, inilah si Lido ini berada. Memang dari kegiatan fisiknya telah terbukti, terjadi penutupan danau Lido yang cukup besar. Memang itu juga berkonsekuensi pidana dan ini sudah lengkap, kerugian lingkungan sudah ada, tinggal nanti penempatan," jelas Hanif.

Diketahui bahwa KLH tengah menyelidiki pelanggaran lingkungan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat. Unsur adanya pelanggaran pidana dalam proyek itu ditelusuri.

"Sedang didalami ya, sedang dilakukan pengawasan lingkungan. Jadi dua hal yang paling utama di sini KEK Lido. Pertama, tidak didukung oleh persetujuan lingkungan, artinya sebenarnya tidak beraktivitas," kata Menteri Hanif di Bogor, Kamis (13/2/2025).

Hanif mengatakan prosedur lingkungan telah dimiliki pengelola pada 2016. Namun, saat berubah menjadi unit usaha lainnya, hal itu tidak dilakukan.

"Memang prosedur lingkungan itu dimiliki dia tahun 2016. Kemudian pada saat kemudian berubah menjadi satu unit usaha yang lain, mestinya perubahan pemrakarsa mesti dilakukan perubahan perizinan lingkungan," jelasnya.

"Kemudian, pada 2022, KEK Lido diberikan SK-nya, dengan mandatkan SK juga wajib melakukan pengurusan persetujuan lingkungan. Ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bogor sudah menegur, tetapi melalaikan sehingga saya harus turun," lanjutnya.

Proyek pembangunan tersebut disegel oleh KLH. Hanif mengatakan pihaknya turut menyelidiki kerusakan lingkungan berupa sedimentasi di Danau Lido.

"Kemudian dugaan kerusakan lingkungannya ada di penimbunan atau sedimentasi dari danau lidonya itu. Jadi berdasarkan dengan SK dari Menteri PUPR, mestinya luasnya 24 hektare. tapi hari ini tinggal 11 koma sekian hektare," imbuhnya.

Sebelumnya aktivitas pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, terlihat masih dilanjutkan meski sudah disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menilai aktivitas tersebut melawan hukum.

"Itu adalah perbuatan melawan hukum. Harusnya setelah disegel tidak ada lagi kegiatan di sana, karena memang di sana ada pelanggaran," kata Bambang Haryadi kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Proyek pembangunan KEK Lido disegel karena ada dugaan pelanggaran. Selain itu, KEK Lido disebut belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan menyebabkan pendangkalan danau Lido.

Politikus Gerindra ini mengingatkan bahwa setiap pihak harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, dia mengatakan tak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Ingat, ini negara hukum, Presiden Prabowo sudah menegaskan tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Apakah MNC Land ini yang dimaksud Presiden sebagai pihak-pihak yang merasa kebal hukum di negara ini?" jelasnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan Komisi XII DPR akan memanggil pengelola KEK Lido terkait pembangunan proyek yang tetap berjalan di saat KLH sudah melakukan penyegelan.

"Kami di Komisi XII akan memanggil pihak MNC Land pekan depan untuk mencari kebenaran permasalahan ini. Kami tidak akan ragu bersuara demi kepentinganrakyat," tandasnya.