Bongkar Mafia Minyak di Pertamina, Seberapa Kuat Mr James hingga Tak Tersentuh APH?

Jakarta, MI - Duit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang selalu menggoda para pencoleng alias penjahat duit negara. Semakin besar BUMN, maka semakin besar pula godaannya. 

Penguatan dan pengawasan dari Menteri BUMN dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan untuk menjaga salah satu lumbung negara dari berogotan tikus-tikus kantor.

PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu BUMN paling produktif. Tahun 2023 saja PT Pertamina berkontribusi sebesar Rp426 triliun pada penerimaan negara. Sementara tahun 2022, perusahaan ini telah berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp307,2 triliun, yang terdiri atas pajak, dividen, PNBP, Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara, dan signature bonus. 

Jumlah setoran ke negara tersebut meningkat 83 persen dibandingkan 2021. Khusus setoran pajak, pada 2022 Pertamina juga membayarkan pajak Rp219,06 triliun atau meningkat 88 persen dibandingkan 2021. 

Di masa itu, PT Pertamina masih dipimpin Nicke Widyawati. Namun, sayangnya meski secara keseluruhan Pertamina memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Ternyata pengelolaan perusahaan masih banyak celah kebocoran. 

Dalam hal tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk kilang misalnya, ternyata masih sengkarut. Hal ini berujung pada pemborosan hingga berpotensi merugikan keuangan negara melalui perusahaan pelat merah itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) sebenarnya sudah mengusut kasus dugaan rasuah di PT Pertamina. Namun kerap menemukan jalan buntu.

Contohnya saja, di KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan keterlibatan mafia minyak di Pertamina sebenarnya pernah ditanganinya. Bahwa KPK pernah melakukan penyidikan terkait perkara dugaan suap perdagangan minyak mentah di Pertamina Energy Trading (Petral) Ltd.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Managing Director PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka. Penetapan dilakukan pada 10 September 2019. Di tahun 2024 lalu, KPK kembali mengusut kasus ini, namun hingga tahun 2025 ini pemeriksaan saksi tak terdengar lagi.

Belum lagi kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) terus diusut. Kabar yang didapatkan Monitorindonesia.com, bahwa pada hari ini, Selasa (7/1/2025), KPK memanggil mantan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sebagai saksi.

MONITOR JUGA: Mengapa KPK Belum Periksa Lagi Saksi Korupsi Petral?

Sementara di Kejaksaan Agung (Kejagung) belum terdengar ruah mengusut kasus dugaan rasuah di tubuh Pertamina itu. Ada pun sempat mau diusut namun tak berlanjut, itupun di level Kejaksaan Tinggi.

Bahwa Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengaku telah menyampaikan sejumlah bukti terkait adanya dugaan masalah dalam pengadaan geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Riau ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, beberapa waktu lalu.

"Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke (Widyawati) bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” kata Hinca di gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/11/2024). 

“Saya minta bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita,” katanya.

Namun hingga saat ini tak ada kabar lagi. 

MONITOR JUGA: Skandal Geomembrane Pertamina Hulu Rokan, Siapa Terbidik?

Kendati, Kejagung sepertinya akan membuat gebrakan baru menyoal rasuah di Pertamina. Pasalnya, berhembus kabar sejumlah petinggi Direksi Pertamina dari holding dan subholding telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor minyak Rp 115 triliun.

Namun, sudah lebih dari dua bulan sejak penggeledahan di Kantor Pertamina itu diberitakan oleh media, setelah itu juga terjadi penggeledahan lanjutan sampai pemanggilan klarifikasi, sampai saat ini Kejagung nampaknya masih bungkam terkait perkembangan kasus tersebut.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan akan segera mengganti Direksi Pertamina holding dan subholding yang terlibat dalam kasus tersebut.

Awak media telah mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar sejak Kamis kemarin. Namun sampai berita ini dimuat belum ada jawaban. 

MONITOR JUGA: Berhembus Kabar Direksi Pertamina Holding-Subholding Tersangka Korupsi Impor Minyak Rp 115 Triliun, Kejagung Diharapkan Buka Suara

Siapa mafia di Pertamina?

Saat rapat dengar pendapat (RDP) antara PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Komisi VII DPR RI mengungkap adanya sosok yang diduga mafia jabatan di lingkungan PT Pertamina.

Hal ini diungkap oleh Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, menurut dia sosok yang dipanggil “Mr James” ini bisa mengatur jabatan hingga proyek yang tengah dikerjakan oleh Pertamina. Sosok ini, diungkap Nasir merupakan salah satu orang kepercayaan Boy Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ini bisa mengatur jabatan hingga proyek yang tengah dikerjakan oleh Pertamina," kata Nasir.

Berdasarkan penelusuran Monitorindonesia.com, terindikasi `Mr James` ini bernama asli Febri Prestyadi Soeparta yang merupakan salah satu orang kepercayaan Boy Thohir.

Febri Prestyadi Soeparta merupakan Boss PT Zerotech Nusantara, masuk dalam daftar perusahaan penunjang migas tercatat sebagai daftar jasa penunjang migas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No 27/2008 tentang bidang usaha jasa konstruksi.

Diketahui PT Zerotech Nusantara menyediakan jasa tenaga kerja pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur. Di website Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jakarta tercatat perusahaan Febri ini sudah terdaftar sejak 10 Maret 2008 di Kadin Jakarta.

Disampaikan juga bahwa sejumlah pejabat Pertamina sering kali dipanggil menghadap `Mr James` ini di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta ini untuk urusan jabatan dan proyek-proyek dalam lingkungan Pertamina.

Bahkan dikatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pergeseran posisi Direktur Utama Rokan, dan yang menggantikan merupakan orang dekat Mr James yaitu Chalid Said Salim. "Jadi tentu ini perlu ditelusuri lebih jauh," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan apakah `Mr James` ini sengaja menjalankan perintah Boy Thohir untuk mencari proyek-proyek dalam lingkungan Pertamina. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa membantu Erick Thohir dalam masa pencalonan Wakil Presiden 2024 mendatang.

"Lalu, kapankah transparansi dalam penunjukan pejabat di lingkungan perusahaan ini akan bersih dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pejabat tersebut bila pengaruh makelar jabatan masih sangat kuat," imbuhnya.

Kejagung didesak ungkap sosok Mr James

Begitu disapa Monitorindonesia.com, Selasa (7/1/2025) malam, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menyatakan, karena terlalu lama misteri nama Mr James itu, maka sudah saatnya aparat penegak hukum (APH), KPK maupun Kejagung membongkarnya.

Muslim sapaannya menyatakan, dengan kemampuannya dan pengaruhnya dalam penempatan pejabat dan mengatur proyek di dalam perusahaan minyak dan gas milik negara, ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Sebab, kata dia, rakyat harus menanggung kemahalan harga akibat impor minyak dan BBM ini.

Pun, Muslim mengatakan dia bersama tim masih melakukan kajian mendalam soal sosok Mr James itu. Namun menurutnya bisa jadi yang disampaikan oleh Komisi VII DPR waktu itu benar.

“Kejagung harus mengusut praktik ini, yang memanfaatkan perusahaan minyak milik negara dalam hal ini untuk kepentingan bisnis dan keuntungan politik. Karena praktik ini tidak mungkin mulus jika tidak dipayungi orang kuat," jelas Muslim.

Di sisi lain, Muslim mendorong DPR agar membentuk Panitia Kerja dan Panitia Khusus, untuk membantu terungkapnya dugaan adanya mafia migas di perusahaan minyak milik negara.

“DPR perlu segera membentuk panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) untuk mengusut proses rekrutmen jabatan, atau jual beli jabatan atau kepentingan orang-orang tertentu di situ,” tandasnya. (wan)