Korupsi Rel Kereta Makin Busuk, Pegawai BPK Ikut Terseret Penyidikan KPK

Jakarta, MI - Skandal korupsi proyek perkeretaapian kembali menampar wajah institusi negara. Kali ini, bukan hanya pelaksana proyek yang disorot, tetapi juga lembaga auditor negara. 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai saksi dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa perkara tidak lagi berhenti pada level teknis, melainkan mulai menyentuh jantung pengawasan negara. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama AFB, pegawai BPK RI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (8/1/2026).

AFB diperiksa untuk mendalami klaster Jawa Timur, wilayah yang oleh KPK dipandang sebagai salah satu simpul utama praktik korupsi proyek rel. Fakta ini membuka ruang pertanyaan serius: di mana peran pengawasan ketika proyek-proyek bernilai besar digerogoti sejak tahap perencanaan?

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I wilayah Jawa bagian tengah. Dari operasi tersebut, terungkap pola kotor pengaturan proyek yang dilakukan secara sistematis, melibatkan pejabat negara dan swasta dalam satu skema yang nyaris tak tersentuh selama bertahun-tahun.

Jumlah tersangka terus bertambah. Dari semula 10 orang, kini melonjak menjadi 20 tersangka hingga akhir 2025. Bahkan, dua korporasi ikut ditetapkan sebagai tersangka, menegaskan bahwa praktik suap ini bukan kerja individu, melainkan kejahatan berjemaah yang terorganisasi.

Proyek-proyek yang disusupi korupsi pun bukan kelas recehan. Mulai dari jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan rel di Makassar, hingga proyek konstruksi dan supervisi jalur kereta di Lampegan, Cianjur. Sejumlah proyek perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera juga ikut terseret dalam pusaran perkara.

Penyidik meyakini pemenang tender telah “dikunci” sejak awal. Proses administrasi direkayasa, evaluasi ditata, dan suap dijadikan pelumas agar proyek jatuh ke pihak yang sudah ditentukan. Akibatnya, anggaran negara bocor, kualitas proyek dipertanyakan, dan keselamatan publik menjadi taruhan.

Pemanggilan pegawai BPK menjadi babak baru yang sensitif. Ini bukan sekadar pemeriksaan saksi, melainkan peringatan keras bahwa korupsi perkeretaapian berpotensi melibatkan pembiaran sistemik. Publik kini menanti, apakah KPK akan menembus tembok institusi dan membuka seluruh jaringan, atau skandal ini kembali berhenti di permukaan.