Keracunan Massal MBG Kudus, Pakar Sorot Lemahnya Sistem HACCP Nasional

Jakarta, MI – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus kembali menampar keras wajah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di balik jargon pemenuhan gizi, sistem pengamanan pangan justru dinilai rapuh dan setengah hati.

Akademisi di bidang pangan, Jufrinaldi, menegaskan bahwa akar persoalan keracunan MBG tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif semata.

“Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. BGN sebaiknya menerapkan HACCP secara menyeluruh, mulai dari food supply chain, verifikasi pemasok bahan, penyimpanan bahan, produksi makanan, pengemasan, pencucian, hingga pengiriman sampai ke tangan sekolah,” kata Jufrinaldi kepada Monitorindonesia.com, Minggu (1/2/2026). 

Menurutnya, pengendalian keamanan pangan harus dilakukan dari hulu ke hilir, bukan berhenti pada meja dapur penyedia makanan.

Ia juga menekankan bahwa standar keamanan tidak cukup hanya memastikan makanan terlihat bersih, tetapi harus memenuhi prinsip keamanan dan kehalalan.

“HACCP itu untuk keamanan pangan, sehingga makanan yang kita makan adalah makanan yang thoyib. Selain itu makanan juga harus halal, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim,” ujarnya.

Lebih tajam lagi, Dr. Jufrinaldi mengkritik pola pengawasan yang selama ini dijadikan tameng oleh penyelenggara.

“Sebenarnya sudah ada beberapa aturan yang SPPG terapkan, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan pengujian air secara laboratorium kimia. Tetapi pengujian SLHS dan analisa air ini belum bisa merepresentasikan keamanan pangan secara menyeluruh.”

Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa kepemilikan sertifikat dan uji air otomatis menjamin makanan aman dikonsumsi. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Mustiko Wibowo, mengungkapkan sedikitnya 34 siswa SMA 2 Kudus harus menjalani rawat inap di enam rumah sakit berbeda, yakni RSUD Loekmono Hadi, RS Mardi Rahayu, RS Kartika, RS Kumala Siwi, RS Islam, dan RS Aisyiyah Kudus.

Lebih mencengangkan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 2 Kudus, Dwiyana, menyebut jumlah warga sekolah yang terdampak mencapai 545 orang, terdiri dari 521 siswa dan 24 guru.

Sebanyak 117 siswa harus dirujuk ke rumah sakit, sementara puluhan lainnya terpaksa absen sekolah dan menjalani perawatan mandiri di rumah.

Ratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang diterima sekolah dari SPPG Purwosari pada Rabu (29/1/2026), berupa soto ayam suwir, tempe, dan tauge.

Kepala SPPG Purwosari, Nasihul Umam, menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab penuh.

Namun, bagi Dr. Jufrinaldi, permintaan maaf dan evaluasi internal saja tidak cukup jika sistem pengendalian risiko tidak dibenahi dari akarnya.

Kasus Kudus bukan peristiwa tunggal.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif, sejak 2025 hingga awal 2026, jumlah korban mencapai 21.254 orang.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai rangkaian kejadian ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah.

Deretan angka korban tersebut memperkuat peringatan Dr. Jufrinaldi bahwa pendekatan keamanan pangan MBG saat ini terlalu dangkal dan berbahaya jika terus dipertahankan.

Ketika negara sibuk mengejar target distribusi makanan, aspek paling mendasar—keselamatan anak-anak di sekolah—justru terancam oleh lemahnya sistem pengawasan.

Kasus SMA Negeri 2 Kudus kini menjadi bukti telanjang bahwa tanpa penerapan HACCP secara ketat dan menyeluruh, program MBG berpotensi berubah dari program gizi nasional menjadi sumber krisis kesehatan massal.