Staf Ahli Kemenkeu Disorot! Dugaan Mobil Mewah & Gratifikasi Kini Dibidik Kejagung

Jakarta, MI – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan menutup mata terhadap laporan dugaan gaya hidup mencurigakan pejabat negara. Kapuspenkum Anang Supriatna menegaskan pihaknya siap membedah laporan masyarakat soal dugaan penguasaan mobil mewah dan gratifikasi oleh oknum staf ahli di Kementerian Keuangan, yang juga disebut pernah menjabat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Kalau sudah ada laporan, nanti kita kaji dan kita tindak lanjuti. Kita analisa bukti laporannya, apakah masuk ke ranah kita atau bukan,” kata Anang, Senin (2/2/2026).

Pernyataan ini menjadi sorotan karena muncul di tengah meningkatnya tekanan publik agar aparat penegak hukum tak lagi tumpul ke pejabat. Apalagi isu yang diangkat bukan sekadar pelanggaran etik, tetapi dugaan gratifikasi dan kepemilikan kendaraan mewah yang disinyalir berkaitan dengan pihak swasta.

Anang juga menegaskan hak masyarakat untuk turun ke jalan harus dihormati. Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penegakan hukum. Pernyataan itu merespons aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Aktivis Milineal Indonesia (HAMI) di depan Gedung Kejaksaan Agung.

Dalam aksinya, HAMI mendesak Kejagung tidak berhenti pada kajian administratif, tetapi segera memanggil dan memeriksa oknum staf ahli tersebut. Mereka menilai ada indikasi kuat tindak pidana korupsi yang harus diuji melalui proses hukum, bukan sekadar klarifikasi internal.

Para demonstran juga menyoroti rekam jejak jabatan strategis yang pernah diemban oknum tersebut di bidang kepabeanan internasional Bea Cukai — sektor yang bersentuhan langsung dengan arus barang dan kepentingan korporasi besar. Posisi itu dinilai rawan konflik kepentingan bila tidak diawasi ketat.

HAMI menegaskan, penanganan laporan secara profesional dan transparan akan menjadi ujian nyata komitmen Kejagung dalam membersihkan praktik korupsi di lingkaran elite birokrasi keuangan negara. Mereka mengingatkan, publik sudah terlalu sering disuguhi kasus besar yang tajam ke bawah namun melempem ke atas.

Desakan ini datang di tengah sorotan terhadap penanganan berbagai perkara besar, termasuk kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang sebelumnya juga menyeret pejabat di sektor keuangan. Publik kini menunggu, apakah laporan terbaru ini benar-benar akan diproses sampai tuntas — atau kembali menguap tanpa jejak.