Jakarta, MI – Dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta kini menjadi sorotan tajam publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta bertindak tegas tanpa kompromi, karena isu ini menyentuh inti integritas institusi dan berpotensi merugikan negara secara besar-besaran.
Oknum pejabat tersebut diduga memberikan perlindungan bagi jaringan aktivitas ilegal, membiarkan pembangkangan struktural, dan bahkan memiliki keterkaitan dengan praktik penyelundupan barang ilegal.
Dugaan ini bukan sekadar persoalan internal, melainkan ancaman nyata bagi kepentingan publik dan kredibilitas lembaga pengawas utama perdagangan dan penerimaan negara.
Koordinator Aksi Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I), Faris, menegaskan bahwa setiap dugaan terhadap pejabat publik harus ditindak tegas melalui proses hukum yang sah dan terbuka.
“Tidak ada ruang untuk pembiaran. Kewenangan negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Publik menuntut Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa oknum yang terlibat, menutup ruang bagi spekulasi, dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang,” tegas Faris saat berunjuk rasa di Kejagung, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Faris menambahkan, sikap lamban atau tidak transparan justru akan memperkuat dugaan adanya perlindungan struktural, melemahkan upaya pemberantasan praktik ilegal, dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. “Proses hukum yang terbuka, tegas, dan akuntabel bukan sekadar tuntutan moral, tetapi kewajiban konstitusional,” ujarnya.
HAM-I menuntut Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan menyeluruh dan independen. Jika bukti cukup, oknum tersebut harus segera ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatannya. Tidak ada toleransi bagi pejabat yang membiarkan praktik korupsi merusak negara.
“Ini bukan hanya soal satu orang atau satu kantor. Ini soal integritas negara dan kedaulatan hukum. Jangan biarkan pengkhianatan terhadap negara dibiarkan,” pungkas Faris.
