Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, akan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur.
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan dan disebut sudah terkonfirmasi oleh KPK.
“Untuk sementara terkonfirmasi pemeriksaan rencana akan dilakukan di pekan depan, jadi kami masih tunggu untuk pemeriksaan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (27/2/2026).
Meski begitu, KPK belum mengumumkan secara resmi tanggal pasti pemeriksaan terhadap mantan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan tersebut.
Nama Budi Karya kembali mencuat setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada Rabu (18/2/2026). Saat itu, ia tidak hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain yang telah terjadwal.
Kini, KPK menegaskan sikap keras: Budi Karya diminta kooperatif agar tabir dugaan korupsi proyek strategis transportasi ini dapat dibuka seterang-terangnya.
“Dan tentu KPK mengimbau agar setiap saksi yang diperiksa dalam penyidikan suatu perkara agar kooperatif dan datang, serta memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik sehingga secara efektif kemudian bisa mengungkap suatu perkara menjadi terang benderang,” tegas Budi Prasetyo.
Kasus dugaan rasuah proyek jalur kereta api di Jawa Timur ini sendiri bukan perkara kecil. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, yakni Harno, Sudewo selaku Bupati Pati nonaktif, serta Pejabat Pembuat Komitmen, Reza Maulana Magribi.
Pemanggilan Budi Karya Sumadi sebagai saksi menjadi sinyal kuat bahwa penyidikan tak berhenti di level pelaksana teknis maupun kepala daerah.
KPK kini mulai menelusuri alur kebijakan dan pertanggungjawaban di tingkat pusat membuka kemungkinan bahwa skandal korupsi proyek rel kereta ini bisa menyeret aktor-aktor kunci yang pernah berada di lingkar kekuasaan tertinggi sektor perhubungan
