Aplikasi Jaga Dapur, Alarm Keras untuk Mitra MBG

Jakarta, MI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar jutaan penerima manfaat kini masuk fase pengawasan ketat. Bukan sekadar internal pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menutup celah penyimpangan, terutama praktik mark up dan penurunan kualitas makanan di lapangan.

Langkah ini ditandai dengan peluncuran sistem pengawasan digital “Jaga Dapur MBG”, sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat terutama penerima manfaat ikut menjadi “mata” pengawas langsung terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Brigjen TNI Sonny Sonjaya, menegaskan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol berlapis. Selain Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum, publik diminta aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan.

“Pengawasan tidak cukup dari dalam. Masyarakat harus ikut mengawasi. Sistem ini menjadi langkah pencegahan agar tidak ada yang bermain,” ujar Sonny Sonjaya dikutip Kamis (2/4/2026).

Dengan jumlah mitra SPPG yang mencapai 26.126 unit di seluruh Indonesia, potensi penyimpangan dinilai bukan hal sepele. BGN secara tegas mengingatkan seluruh mitra agar tidak mencoba menaikkan harga secara tidak wajar atau menurunkan standar gizi demi keuntungan.

Melalui aplikasi tersebut, penerima manfaat mulai dari anak-anak, balita, hingga ibu hamil dan menyusui dapat langsung melaporkan kualitas makanan yang diterima. Tidak hanya berupa keluhan tertulis, laporan juga harus dilengkapi bukti visual seperti video menu makanan yang disajikan.

Sosialisasi awal sistem ini digelar di Tuban dan Bojonegoro, dua daerah yang justru menjadi titik awal munculnya laporan kejanggalan dari masyarakat. Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir setelah adanya pengaduan dari anggota DPR dari daerah pemilihan tersebut.

“Pengawasan ini berbasis output. Kami ingin memastikan produk yang diterima benar-benar sesuai dengan nilai dan standar yang ditetapkan,” tegasnya.

Menurut Reda, akses aplikasi akan diberikan melalui perwakilan sekolah dan pihak terkait lainnya, sehingga laporan bisa terstruktur dan mudah diverifikasi. Sistem ini tidak hanya menampung kritik, tetapi juga apresiasi terhadap dapur MBG yang dinilai berkinerja baik.

Dengan skema ini, pemerintah tampak ingin mengirim pesan jelas: program populis seperti MBG tidak boleh menjadi ladang permainan baru. Pengawasan berbasis teknologi dan pelibatan publik diharapkan menjadi benteng awal sebelum penindakan hukum benar-benar diperlukan.