Jejak Riza Chalid Terendus oleh Kejagung, Tapi Belum Tertangkap?

Jakarta, MI - Upaya penegakan hukum terhadap buronan kasus korupsi energi kembali diuji. Meski keberadaan Mohammad Riza Chalid disebut sudah terdeteksi di luar negeri, tangan aparat Indonesia belum juga menjangkaunya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengakui pihaknya telah mengetahui posisi Riza Chalid. Namun, alih-alih membuka lokasi, Kejaksaan Agung justru memilih menutup rapat informasi tersebut dengan alasan taktis.

“Jangan dibukalah. Nanti lari lagi. Tetapi posisinya kami sudah mengetahui dan kami meminta interpol untuk menangkapnya,” ujar Febrie di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan keterbatasan yurisdiksi penegak hukum dalam memburu pelaku kejahatan lintas negara. Kini, beban penangkapan sepenuhnya bergantung pada kerja sama internasional melalui Interpol.

Di tengah ketergantungan itu, Kejagung mencoba memainkan kartu lain: memburu aset. Febrie menegaskan, pelacakan kekayaan Riza Chalid tetap berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Kasus yang menjerat Riza Chalid bukan perkara kecil. Ia kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) periode 2008–2015.

Dalam konstruksi perkara, Riza disebut berperan sebagai beneficial owner sejumlah perusahaan seperti Gold Manor, Verita Oil, dan Global Energy Resources (GER).

Bersama pihak lain, ia diduga mengatur skenario tender dari penentuan pemenang hingga distribusi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dengan pejabat internal.

Informasi sensitif seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diduga bocor dan dimanfaatkan untuk mengatur harga, memicu praktik mark-up, serta menghilangkan prinsip persaingan sehat.

Tak berhenti di situ, kebijakan internal yang menyimpang dari keputusan direksi Pertamina pada 2012 juga diduga sengaja diterbitkan untuk memuluskan skenario tersebut.

Dampaknya, rantai pasok menjadi lebih panjang dan harga pengadaan melonjak, terutama untuk BBM jenis Premium (Gasoline 88) dan Gasoline 92.