Jakarta, MI - Rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka, sebagai pusat perawatan pesawat angkut berat C-130 Hercules se-Asia mulai memunculkan alarm politik.
Bukan semata soal investasi industri penerbangan, proyek hasil tawaran Amerika Serikat (AS) itu kini dinilai berpotensi menyeret Indonesia ke pusaran persepsi geopolitik baru: menjadi kaki tangan kepentingan militer Washington di kawasan.
Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Ia menilai, jika fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Kertajati nantinya lebih dominan melayani kebutuhan operasional pesawat militer AS di Asia, publik internasional bisa memandang Indonesia sedang membuka jalan bagi kehadiran pangkalan militer asing.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” kata TB Hasanuddin, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa proyek Kertajati kini tak lagi dibaca sebagai sekadar agenda ekonomi atau revitalisasi bandara yang lama sepi. Di balik tawaran strategis AS, terselip pertanyaan besar tentang posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mengusung prinsip bebas aktif.
TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menerima tawaran tersebut tanpa penjelasan rinci kepada publik. Menurut dia, transparansi menjadi syarat mutlak karena proyek itu menyangkut sensitivitas pertahanan dan relasi internasional.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” ujarnya.
Politikus PDI-P itu juga menyoroti kemungkinan benturan regulasi. Sebab hingga kini Kertajati masih berstatus bandara sipil yang melayani penerbangan masyarakat umum di Jawa Barat.
Jika nantinya aktivitas perawatan pesawat militer meningkat, pemerintah dinilai harus menyiapkan aturan zonasi dan tata kelola baru agar fungsi sipil tidak terganggu.
“Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Sorotan terhadap proyek ini bermula dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Selasa (19/5/2026).
Sjafrie mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menawarkan Indonesia menjadi pusat pemeliharaan C-130 Hercules untuk kawasan Asia dengan pembiayaan dari pihak AS.
“Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’ Saya lapor ke Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’,” kata Sjafrie.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan kemudian membenarkan adanya rencana tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Kertajati dipilih karena memiliki lahan luas dan fasilitas penerbangan yang memadai.
Menurut Rico, pengembangan MRO Hercules dilakukan bertahap dan diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat angkut strategis di kawasan Asia.
Namun di tengah narasi penguatan industri pertahanan nasional, muncul pertanyaan yang lebih dalam: sampai di mana batas kerja sama strategis dengan negara besar bisa diterima tanpa menggerus independensi politik luar negeri Indonesia?
Kertajati, yang sebelumnya dijuluki “bandara hantu” karena minim aktivitas, kini memang sedang mencari napas baru.
Tetapi transformasi bandara itu menjadi pusat servis pesawat militer asing berisiko membuka babak baru yang jauh lebih sensitif bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan dan arah diplomasi Indonesia di tengah rivalitas global yang makin panas.
