Jakarta, MI – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mendesak Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh kepada Polri dalam mengusut dugaan kasus korupsi yang menyeret institusi penegak hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang menghalangi proses penegakan hukum, termasuk apabila menyangkut pejabat di lingkungan Kejaksaan.
Pernyataan itu disampaikan Fernando menyusul sorotan publik terhadap pengamanan kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel TNI.
Pengamanan tersebut menjadi perhatian karena terjadi setelah penggeledahan yang dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di sejumlah lokasi yang dikabarkan menemukan uang sekitar Rp476 miliar dan emas batangan seberat 74 kilogram.
Menurut Fernando, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Polri mengenai keterkaitan temuan tersebut sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Semakin mendapat perhatian publik karena penjagaan tersebut terjadi setelah ramainya penggeledahan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di beberapa tempat yang menemukan uang sekitar Rp476 miliar dan 74 kilogram emas," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai, seluruh institusi penegak hukum semestinya mendukung setiap proses penegakan hukum tanpa terkecuali.
Menurutnya, apabila ada dugaan pelanggaran hukum di internal Kejaksaan, proses penyelidikan harus berjalan secara terbuka dan tidak boleh dihambat.
Fernando juga mengingatkan agar tidak ada upaya menghalangi penyidikan, termasuk dengan melibatkan institusi lain yang bukan memiliki tugas utama dalam penegakan hukum pidana.
"Seharusnya sebagai institusi penegak hukum harus tunduk dan mendukung segala upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri walaupun itu terhadap institusi Kejaksaan. Saya berharap tidak ada upaya menghalang-halangi penegakan hukum, termasuk dengan melibatkan TNI," tegasnya.
Ia menegaskan Presiden Prabowo harus menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi, termasuk jika dugaan pelanggaran berasal dari aparat penegak hukum sendiri.
Fernando bahkan meminta Presiden segera berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk menarik personel yang melakukan pengamanan di kediaman Jampidsus apabila memang tidak sesuai dengan tugas pokok TNI.
"Prabowo segera meminta Panglima TNI menarik anggotanya dari kediaman Febrie. Tugas utama TNI adalah pertahanan negara, bukan keamanan. Jangan ada yang coba-coba melindungi para terduga pelaku korupsi dan melakukan perlawanan terhadap pemberantasan korupsi karena rakyat menjadi lawannya," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Fernando menilai momentum ini harus dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap institusi penegak hukum.
"Saatnya bagi Presiden Prabowo untuk bersih-bersih institusi penegak hukum yang saat ini dimulai dari Kejaksaan," pungkasnya.
