Jakarta, MI – Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tak boleh menjadi akhir dari pengusutan.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar perkara tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri aliran dana dan mengungkap pihak yang diduga menjadi pemberi suap.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menilai penyidik harus mengembangkan perkara ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurutnya, pengembangan TPPU menjadi pintu penting untuk membongkar asal-usul uang, pihak yang menyerahkan, penerima, perantara, hingga pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.
Boyamin menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada penetapan dan penahanan Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Jika terdapat dugaan suap, maka pemberi suap dan perkara yang diduga dipengaruhi atau “dibelokkan” juga harus diungkap.
“Kalau pencucian uang memang seharusnya dikembangkan agar ketahuan uang-uang itu hasil suap atau pemerasan atau gratifikasi. Kalau suap, siapa penyuapnya dan apa perkara atau kasus yang dibelokkan atau dibengkokkan,” ujar Boyamin, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, pengembangan penyidikan berpotensi membuka pintu bagi munculnya tersangka baru. Mereka dapat berasal dari pihak yang diduga memberikan suap, menjadi perantara, maupun pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana.
MAKI juga mendesak Kejagung melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi yang dinilai belum tersentuh. Boyamin menyebut, dari belasan lokasi yang sebelumnya diproyeksikan untuk digeledah, baru sebagian yang telah ditindaklanjuti.
“Yang mau digeledah itu 12 sampai 18 tempat, kemarin baru lima,” katanya.
Desakan tersebut menambah tekanan agar Kejagung tidak melakukan pengusutan secara setengah hati.
Terlebih, perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan tiga dugaan kasus korupsi besar, yakni perkara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dugaan korupsi penyelesaian utang anak usaha PT Krakatau Steel, serta dugaan korupsi dalam pasokan batu bara ke PLTU.
Boyamin juga mendukung langkah Kejagung menempatkan Febrie di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK. Menurutnya, keputusan itu penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menutup ruang munculnya dugaan perlakuan istimewa terhadap mantan pejabat tinggi Kejagung tersebut.
“Kalau ditahan di Kejaksaan Agung, akan banyak tuduhan bahwa tahanannya istimewa, bisa pegang HP, ruangan khusus, kasur empuk, ber-AC, dan sendirian. Jadi secara simbolik, yang dibutuhkan adalah Kejaksaan Agung membangun kepercayaan publik dengan cara menahan di KPK,” ujarnya.
Namun, Boyamin mengaku pesimistis terhadap keterlibatan KPK dalam perkara tersebut. Ia menyinggung sejumlah laporan MAKI yang disebut tidak memperoleh tindak lanjut selama bertahun-tahun.
Karena itu, menurut Boyamin, kehadiran KPK dalam penempatan tahanan Febrie jangan sampai hanya menjadi simbol untuk meredam kecurigaan publik.
Yang lebih penting, seluruh pihak yang diduga terlibat harus dibongkar tanpa pandang bulu.
Kejagung sebelumnya resmi menahan Febrie Adriansyah selama 20 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2026.
Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK.
Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, mengatakan penempatan Febrie di Rutan KPK dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan profesional dan menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Sinergitas untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional, menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga ada kepastian dalam penyelesaiannya,” kata Rudi di Gedung Kejagung, Jumat (24/7/2026).
Kini publik menunggu langkah berikutnya. Apakah Kejagung benar-benar akan membongkar jejaring di balik tiga perkara tersebut, menelusuri aliran uang, serta mengungkap siapa saja yang diduga berada di balik dugaan suap dan kejahatan korupsi yang menjerat Febrie? Atau pengusutan kembali berhenti pada satu nama?
