Jakarta, MI – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) datang di tengah bayang-bayang kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) BI yang hingga kini masih menggantung.
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Minggu (26/7/2026). Pemerintah selanjutnya akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengesahkan pengunduran diri tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memberikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjiyo selama memimpin bank sentral selama kurang lebih tujuh tahun.
Namun, di balik keputusan tersebut, satu pertanyaan besar belum terjawab: bagaimana nasib kasus dugaan korupsi CSR BI yang sebelumnya menyeret perhatian publik hingga ke ruang kerja Gubernur BI?
Kasus tersebut bukan perkara kecil. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Bank Indonesia, termasuk ruang kerja Perry Warjiyo. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan penyaluran dana CSR BI.
Saat itu, pengusutan kasus tersebut sempat memunculkan ekspektasi bahwa penyidik KPK akan bergerak hingga ke level tertinggi. Bahkan, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, pernah menyatakan bahwa Perry Warjiyo akan dipanggil untuk diperiksa.
“Ya pasti,” ujar Rudi ketika ditanya mengenai rencana pemeriksaan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Namun, waktu terus berjalan. Perry Warjiyo kini mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI, sementara kepastian mengenai pemeriksaan dirinya dalam kasus dugaan korupsi CSR BI masih menjadi tanda tanya publik.
Di sinilah sorotan terhadap KPK semakin tajam.
Apakah pengunduran diri Perry Warjiyo akan membuat proses hukum semakin terang atau justru kasus CSR BI kembali masuk ke ruang gelap?
Publik tentu tidak ingin pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara menjadi titik akhir dari pertanyaan-pertanyaan hukum yang belum terjawab. Sebaliknya, momentum pergantian kepemimpinan di BI seharusnya menjadi kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh dugaan penyimpangan dibongkar secara transparan.
Apalagi, dana CSR seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketika dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya, maka persoalannya bukan sekadar masalah administrasi internal, melainkan dugaan penyimpangan yang wajib diuji melalui proses hukum.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya juga menegaskan bahwa persoalan muncul ketika dana CSR tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Pernyataan tersebut semestinya menjadi dasar bagi KPK untuk tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.
Kini, Perry Warjiyo telah mengundurkan diri. Jabatan Gubernur BI untuk sementara dijalankan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti hingga proses pengisian jabatan definitif dilakukan.
Pertanyaannya, apakah setelah Perry Warjiyo tidak lagi menjabat, KPK akan lebih leluasa memanggil dan memeriksa mantan Gubernur BI tersebut?
Atau justru kasus dugaan korupsi CSR BI kembali berhenti pada level bawah?
Kritik publik terhadap KPK pun semakin keras. Lembaga antirasuah tidak boleh hanya berani menggeledah, menyita dokumen, dan menyampaikan pernyataan tegas di hadapan media. Ujung dari setiap penyidikan adalah kejelasan hukum.
Jika ada bukti, proses hukum harus berjalan. Jika tidak cukup bukti, publik juga berhak mendapatkan penjelasan yang transparan.
Yang tidak boleh terjadi adalah kasus besar dibiarkan menggantung, sementara orang yang berada di pusat perhatian kasus justru meninggalkan jabatannya tanpa kejelasan mengenai perkembangan pemeriksaan.
Kasus dugaan korupsi CSR BI kini memasuki babak baru. Perry Warjiyo mundur dari kursi Gubernur BI, tetapi pertanyaan publik belum ikut mundur.
KPK dituntut membuktikan bahwa hukum tidak berhenti di depan pintu kekuasaan. Sebab, jika setelah penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pernyataan bahwa pemeriksaan akan dilakukan kemudian kasus tetap tanpa kepastian, maka tudingan bahwa proses hukum hanya berhenti pada gertakan akan semakin sulit dibantah.
Publik menunggu satu hal: keberanian KPK membuka seluruh perkara dugaan korupsi CSR BI secara terang benderang, termasuk memastikan apakah Perry Warjiyo akan dimintai keterangan atau tidak.
Jurnalis Monitorindonesia.com sebelumnya telah berulang kali meminta tanggapan kepada Perry Warjiyo terkait kasus dugaan korupsi CSR BI. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari yang bersangkutan.
