Jakarta, MI — Kericuhan yang mewarnai peringatan Hari Damai Aceh pada Sabtu (15/8) tidak membuat TNI mengambil langkah untuk menambah kekuatan pasukan di wilayah tersebut. TNI justru menegaskan posisinya untuk mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan sekaligus memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, tidak ada penambahan pasukan TNI di Aceh pascakericuhan tersebut. Menurutnya, keterlibatan TNI sebatas membantu tugas pengamanan yang menjadi ranah kepolisian.
"Ya, kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum," kata Maruli di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).
Maruli memastikan kondisi Aceh saat ini telah terkendali. Ia menegaskan, insiden yang terjadi tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil tindakan di luar koridor hukum.
Situasi yang sempat memanas, kata dia, telah diantisipasi dan langkah penanganannya berjalan. Setiap pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kericuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Oh, ya biasa itu. Kita sudah siapkan untuk mengatasi itu semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum," ujar Maruli.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa TNI tidak melihat kericuhan Hari Damai Aceh sebagai situasi yang mengharuskan pengerahan kekuatan militer secara lebih besar. Penanganan keamanan tetap mengedepankan peran aparat penegak hukum.
Maruli bahkan menilai situasi tersebut belum sampai pada kondisi yang memerlukan langkah TNI lebih jauh. Ia menyebut pihak yang terlibat didominasi anak muda.
"Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja. Enggak enggak terlalu ini," katanya.
Dengan demikian, pemerintah memilih meredam eskalasi tanpa memperbesar pengerahan pasukan. Di tengah perhatian terhadap stabilitas Aceh, pesan TNI jelas: keamanan dijaga, tetapi penegakan hukum tetap menjadi jalur utama.
