Ibukota Negara Baru, Kepentingan Oligarki yang Tak Bisa Ditawar

  • Whatsapp
Ibukota Negara Baru, Kepentingan Oligarki yang Tak Bisa Ditawar
Desain Istana Negara di Ibukota Negara Baru.
Ibukota Negara Baru, Kepentingan Oligarki yang Tak Bisa Ditawar
Teddy Yamin.

Oleh: Teddy Mihelde Yamin (Analis dan Direktur Eksekutif Cikini Studi)

KETIKA serba tak terkendali, di luar rencana dan kontrol, segala sesuatu jadi mungkin. Nggak aneh, dengan munculnya bermacam berita dan kejadian kontroversial yang akhirnya memancing perdebatan publik, silih berganti. Begitulah oligarki memainkan perannya.

Giliran heboh, dengan desain Istana Negara di Ibukota Negara (IKN) Baru beredar di publik. Terlepas dari dasar asosiasi arsitek hingga netizen melontarkan kritik keras terhadap desain yang dilengkapi Garuda berukuran besar itu. Sebenarnya ada sisi lain yang tak kalah menarik dari perdebatan itu, tak lain munculnya berita kelanjutan IKN Baru tersebut di saat pandemi masih mencengkram.

Sementara di saat yang sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur mulai sekarat. Menepati ramalan para ekonom, menunggu suatu titik mengalami kebangkrutan jika tak dapat suntikan dana besar yang cepat. Tak sedikit publik bertanya-tanya uang dari mana? Uang lagi susah dan langka kecuali bagi yang berlebihan. Hari ini bukan seperti biasa, yang menggampangkan uang bukan masalah.

Sebagian kalangan juga tahu, IKN Baru ini proyek properti yang melibatkan peranan swasta sangat besar bahkan dominan. Semua juga maklum arahnya kemana. Lebih kurang sama dengan munculnya pembangunan beberapa kota satelit di sekitar Jakarta atau kota besar lainnya di republik ini. Kepentingan oligarki yang tak bisa ditawar.

Semoga publik sadar seberapa besar pengaruhnya bagi eksistensi bangsa ini ke depan. Seperti halnya sejak awal dikuatirkan dampaknya, pengaruh yang sangat besar saat kondisi BUMN Infrastruktur bangkrut akan membuat Bank-bank BUMN besar yang digunakan sebagai pihak peminjam dana dari luar negeri juga terancam jeratan utang asing? Sadarkah bahwa Bank BUMN-BUMN tersebut sangat bertanggung jawab, karena posisinya bukan sekedar collateral/penjamin? ***

Pos terkait