ICW Minta Firli Diberhentikan, Lemkapi Sebut Bukan Kuasa Kapolri

  • Whatsapp
75 Pegawai KPK "Ogah" Dibina Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri.[Ist]

Monitorindonesia.com – Permintaan agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menarik kembali Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan diberhentikan dari jabatannya dinilai tidak tepat. Usulan pemecatan tersebut menyalahi aturan, mengingat yang bersangkutan dipilih lewat mekanisme fit and proper test di DPR RI.

Pendapat ini disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis kepolisian indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/5/2021), menanggapi permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Edi Hasibuan pun mencontohkan soal Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Firli memang anggota Polri aktif, tapi pengangkatannya sebagai ketua KPK ada aturannya. Menurut kami, Kapolri tidak bisa main tarik seperti itu,” katanya seraya mencontohkan bahwa Firli dipilih menjadi ketua KPK melalui mekanisme seleksi yang panjang hingga ditetapkan DPR dan dilantik Presiden.

“Apalagi, Polri dan KPK adalah dua institusi yang berbeda dan memiliki aturan masing-masing. Lalu, Ketua KPK juga bukan di bawah Kapolri. Silakan pelajari lagi UU KPK No.19/2019. Tidak ada aturan soal (pemberhentian ketua KPK),” sambungnya.

Menurut Doktor ilmu hukum ini, dalam UU tersebut sudah jelas ada tata cara pemilihan dan pengangkatan serta alasan lain mencopot atau pemberhentikan ketua KPK. Edi malah melihat dari semua aturan dalam UU KPK, tidak satupun alasan untuk memberhentikan Firli Bahuri.

“Terlepas dari itu, saya melihat Firli sudah menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya lagi.

Sebaliknya, Edi meminta jika ada yang keberatan terhadap pemberhentian 51 pegawai KPK itu sebaiknya ajukan gugatan secara hukum ke PTUN.Nanti semua akan jelas dalam persidangan kenapa mereka tidak lolos.

“Syarat ASN itu kan ada. Kita melihat, KPK sebagai pelaksana UU saja dan tentu kok harus jalankan aturan sesuai undang-undang. Semua ketentuan ASN itu diatur dalam UU No.5/2014 tentang ASN,” imbuhnya dan meyakini kalau pemberhentian 51 pegawai KPK bukan keputusan ketua KPK, tapi keputusan dari Badan kepegawain Negara (BKN) dan Kemenpan RB.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Mabes Polri pada Selasa (25/5) untuk mengantarkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isi surat tersebut adalah soal permintaan penarikan Komjen Firli Bahuri dari KPK dan memberhentikan yang bersangkutan dari insitusi Polri. (Ery)

Pos terkait