Indonesia Butuh Pertumbuhan 6 Persen untuk Lepas dari Perangkap Pendapatan Menengah

  • Whatsapp
Indonesia Butuh Pertumbuhan 6 Persen untuk Lepas dari Perangkap Pendapatan Menengah
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (6/4/2021).

Monitorindonesia.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, pasca pandemi Covid-19, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, untuk membawa menjadi negara maju atau lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah) sebelum tahun 2045.

“Tanpa adanya redesain transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan ‘disalip’ oleh Filipina pada 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar virtual dengan Komite IV DPD RI, Selasa (6/4/2021).

Raker yang dipimpin Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto itu dalam rangka membahas arah kebijakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan prioritas rencana pembangunan di daerah tahun 2022.

Adapun urgensi redesain transformasi ekonomi, lanjut Suharso adalah untuk mengeluarkan penduduk Indonesia dari rentan miskin. Karena itu, transformasi ekonomi dibutuhkan untuk mengembalikan tingkat kemiskinan di bawah satu digit dan mengeluarkan penduduk Indonesia dari kerentanan kemiskinan.

“Pandemi covid-19 telah menyebabkan tingkat kemiskinan kembali ke level 2 digit. Saat ini, 140 juta (53%) penduduk Indonesia masih berada pada kelompok rentan miskin. Jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (3,7%) dan Thailand (8,4%), sehingga sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Karena itu, tugas besar bangsa Indonesia adalah melakukan transformasi ekonomi untuk mengangkat trajectory ekonomi bukan hanya pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural akan melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan beberapa fokus pembangunan yang meliputi: (1) Industri; (2) Pariwisata; (3) Ketahanan Pangan; (4) UMKM; (5) Infrastruktur; (6)Transformasi Digital; (7) Pembangunan Rendah Karbon; (8) Reformasi Kesehatan; (9) Reformasi Perlindungan Sosial; serta (10) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan.

Pembangunan pada 2022 yang menjadi tahun pemulihan ekonomi diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, salah satunya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi.

“Reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Reformasi ini terdiri atas reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan,” sebut politisi PPP itu lagi.

Hasil evaluasi 2020 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional. Untuk itu, pada 2022, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.

“Sinergitas rencana pembangunan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan RKP 2022 sangat penting. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020-2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas. (Ery)

Pos terkait