Irwan Fecho: Belum Ada Legal Standing yang Mengatur Larangan Mudik Lebaran

  • Whatsapp
Irwan Fecho: Belum Ada Legal Standing yang Mengatur Larangan Mudik Lebaran
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho.

Monitorindonesia.com – Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menyatakan.bahwa sampai saat ini belum ada legal standing yang mengatur larangan mudik, sehingga pemerintah sering menciptakan kebijakan blunder dan inkonsistensi. Jadi dia menilai kalau surat edaran itu baru berupa himbauan.

“Dan ini kembali berulang seperti tahun lalu pada saat awal pandemi. Jadi dalam kesempatan ini saya bertanya, larangan mudik yang mana? Karena sampai pada hari ini aturan legal standing yang mengatur larangan mudik dalam hal implementasi dan efektivitas itu nggak ada,” kata Irwan saat menjadi nara sumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Padahal, menurut politisi Partai Demokrat itu, kebijakan larangan mudik sangat penting untuk menekan jumlah penularan serta mencegah cluster baru penyebaran virus Corona atau Covid-19. Karena setiap hari libur panjang, baik itu hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru maupun kemerdekaan, pasti peningkatan kasus harian terjadi.

“Contohnya saja di Idul Fitri 2020, kemudian ada peningkatan sampai 30 persen kasus harian. Itu terjadi karena dilarang mudik lebaran, tapi boleh pulang kampung,” katanya.

Kesempatan itu, Irwan juga mengkritik buruknya penanganan kebijakan Covid-19, karena pemerintah pusat selalu mengeluarkan kebijakan yang berubah dan bahkan mendadak berubah-ubah. Padahal Indonesia berada dalam zona angka kematian akibat Covid-19 jauh di atas kasus kematian dunia.

“Kalau ingat lagi di Agustus 2020 sampai 114 persen kasus harian, karena sebulan sebelumnya pada saat trend secara eksponensial pun naik, tiba-tiba pak Jokowi mengeluarkan new normal, naik lagi, sampai kemudian hari ini trendnya mulai menurun, walaupun kasus kematian juga terus meningkat bahkan lebih besar daripada kasus kematian global, kita 2,7 persen kematian global 2,17 persen, tetapi harusnya ini momentum yang benar untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran Covid-19” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, jika ingin tertib menegakkan aturan protokol kesehatan di lapangan pada masa mudik lebaran seperti saat ini, yang diperlukan tidak hanya sekedar himbauan, namun mesti ada keseriusan implementasi di lapangan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban.

“Apa gunanya himbauan larangan mudik itu tapi tidak ada pembatasan penumpang, prokes juga biasa-biasa saja, kemudian tidak ada pembatasan di lapangan, karena tidak ada yang menjamin, apalagi masih banyak ya peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan alasan berbagai yang komentar, ada keluarga sakit, ada urusan pekerjaan dan juga wisata” tandasnya. (Ery)

Pos terkait