Jampidsus Minta Kajati DKI Kawal Langsung Kasus Mafia Tanah Libatkan Eks Kakanwil BPN

  • Whatsapp
Jampidsus Minta Kajati DKI Kawal Langsung Kasus Mafia Tanah Libatkan Eks Kakanwil BPN

 

Monitorindonesia.com – Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono mengatakan telah melakukan gelar perkara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus pemalsuan sertifikat tanah di Cakung Barat, Jakarta Timur. Hasilnya, Jampidsus minta Kejati DKI mengawal langsung proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Instruksi itu lantaran mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, JY (Jaya) diduga menerima sejumlah uang terkait kepengurusan sejumlah sertifikat tanah. Jaya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pada November 2020.

“Ini saya minta Kajati DKI mengawal langsung kasus mafia tanah ini. Sebab, tersangkanya kan mantan Kanwil BPN DKI. Saya minta untuk pendalaman dan dilanjutkan,” kata Ali, kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (03/04/21).

Dalam gelar perkara itu, Ali menjelaskan, pihaknya akan memfokuskan penyidikan kasus ini terkait pelanggaran Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP dan atau Pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 9 UU Pemberantasan Tipikor tertulis, pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta.

“Kami sesuai dengan tupoksi saja. Masalah terkait korupsi ini kami usut,” tegas Ali.

Ali mengakui, ada dua perkara terkait mafia tanah di Cakung Barat itu. Selain korupsi, ada pula kasus yang ditangani oleh bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kasus itu telah masuk pada ranah persidangan. Di mana, dua terdakwa dalam kasus itu telah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

“Ini objek tanahnya sama. Tapi tindak pidananya saja berbeda,” tambah Ali.

Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menemukan alat bukti permulaan yang cukup saat menetapkan Jaya sebagai tersangka terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi pembatalan 38 sertifikat hak guna bangunan dan penerbitan SHM No. 4931 tanggal 20 Desember 2019 di Kampung Baru, RT 009/008, Kecamatan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur.

Adapun sertifikat yang dibatalkan tersebut sebelumnya atas nama PT Selve Veritate yang selanjutnya diterbitkan sertifikat baru dengan inisial AH dengan luas 77.852 meter persegi (m2).

Akibat perbuatan tersangka, objek tanah seluas 77.852 M2 ini berdasarkan nilai transaksi hanya senilai Rp220 miliar. Sementara, bila berdasarkan NJOP, nilai aset tersebut kurang lebih Rp700 miliar. Jika sesuai harga pasaran, harga pembelian tanah tersebut mencapai Rp1,4 triliun. (Fanal Sagala)

Pos terkait