Jelang Kongres KSPSI, Dukungan untuk Yorrys Raweyai Terus Mengalir

  • Whatsapp
Jelang Kongres KSPSI, Dukungan untuk Yorrys Raweyai Terus Mengalir
FSP-BPU menggelar jumpa pers untuk mendukung Yorrys pimpin KSPSI kembali.

Monitorindonesia.com – Menjelang Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), polarisasi dukungan pemilik suara makin dinamis dalam perebutan kursi Ketua Umum KSPSI periode 2021-2026. Nama Yorrys Raweyai selaku Ketua Umum KSPSI 2014-2019, rupanya masih memiliki khans yag cukup kuat untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Setelah mendapat dukungan dari FSP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PPMI), kali ini dukungan datang dari Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum (FSP-BPU) yang disampaikan ketua umumnya Hot Asi Simamora dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (11/4/2021), yang Untuk itu kami,  Pimpinan pusat F-SP BPU, dengan ini mendorong agar Kongres KSPSI periode 2021-2026 segera dilakukan.

FSP-BPU, lanjut Hot Asi, meeminta dan mendukung Yorrys Raweyai untuk kembali maju memimpin induk organisasi serikat pekerja KSPSI. Dia meyakini dibawah kepemimpinan Yorrys, dapat merealisasikan dari program kerja dari FSP-BPU yang bertekad akan menyerap sebayak 2 juta korban pemutusah hubungan kerja (PHK), akibat pandemi Covid-19.

“FSP-BPU Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang kini telah mempekerjakan sebanyak 3,2 juta pekerja di Indonesia, dan bertekad akan menyerap sebanyak 2 juta lagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat pandemi Covid-19 untuk kembali bekerja di tahun 2021 ini, sebagai wujud dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Untuk itu, serikat pekerja dibawah kepeimpinnya mendorong agar Kongres KSPSI periode 2021-2026 segera dilakukan, serta meminta dan mendukung Yorrys Raweyai untuk kembali maju memimpin induk organisasi serikat pekerja KSPSI.

Hot Asi menjelaskan, saat ini di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, dengan ancaman tingginya angka pengangguran akibat PHK sebanyak 9,7 juta. Serta tantangan atas penerapan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karenanya, figur pemimpin Serikat Pekerja sekelas Yorrys Raweyai sangat dibutuhkan, terlebih mengingat ketokohan nya di dunia politik dan pemerintahan.

Sedangkan untuk mewujudkan, penyerapan 2 juta korban PHK akibat pandemi Covid-19 kembali bekerja di tahun 2021 ini. Ditegaskannya, segera menindak lanjuti kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja melalui penggunaan balai latihan kerja (BLK) di 21 Provinsi se-Indonesia. Menjadi tempat pelatihan kerja dan sertifikasi pekerja profesional bagi para pekerja yang tergabung di F-SP BPU dan para angkatan kerja baru. Selanjutnya, dengan memberi penempatan kerja bagi para pekerja tersebut di proyek strategis Pemerintah baik itu BUMN maupun proyek swasta lainnya.

“Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, saat pembukaan musyawarah nasional F-SP BPU ke VII kemarin. Nantinya 2 juta korban PHK yang terdiri dari anggota F-SP BPU dan angkatan kerja baru, akan mengikuti pelatihan di 21 BLK milik Kementerian Tenaga Kerja, di sana mereka dilatih dan disertifikasi selanjutnya kita tempatkan untuk kembali bekerja di proyek strategis Pemerintah dan swasta. Pastinya ini semua gratis tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum F-SBPU, Siti Nur Azizah mengatakan, pihaknya akan intens melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terkhusus ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sosialisasi, kata Nur Azizah agar para siswa SMK calon angkatan kerja baru ke depan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Tentu kita akan melakukan sosialisasi ke SMK yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, sosialisasi dilakukan agar para pelajar mengerti bahwa Serikat pekerja tidak hanya melakukan perlindungan kepada pekerja, namun juga menciptakan lapangan kerja khususnya bagi para pelajar pelajar SMK,” katanya.

Selain itu disampaikan, dalam waktu dekat ini DPP F-SP BPU segera melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI melalui Komisi kerja terkait. Serta sejumlah Kementerian, untuk meminta dukungan dan mengikat kesepakatan dalam bentuk MOU atas program kerja itu, sebagai dukungan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. (Ery)

Pos terkait