Kasus Formula E, BPK Didesak Lanjutkan Audit Investigasi

  • Whatsapp
Kasus Formula E, BPK Didesak Lanjutkan Audit Investigasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. [Ist]

Monitorindonesia.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan sejumlah permasalahan terkait laporan pembiayaan untuk gelaran balapan Formula E yang ditunda akibat pandemi Covid-19. Dari catatan BPK, Pemprov DKI telah membayar kepada Formula E Operation (FEO) Ltd selaku pemegang lisensi Formula E sebesar Rp 983,31 miliar.

“DPRD DKI Jakarta harus serius dan bijak menyelesaikan kasus Formula E, serta meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terkait penggelontoran biaya yang telah dikeluarkan,” ujar Direktur eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-i) Tom Pasaribu di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Bacaan Lainnya

Tom mengatakan, temuan BPK tersebut merupakan permasalahan serius. Sebab, kerugian negara telah terjadi yang berpotensi menjadi perbuatan pidana yaitu dugaan korupsi.

Menurut Tom, audit investigasi perlu dilakukan agar BPK bisa menelusuri aliran dana dari event internasional itu. Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga telah merusak monumen nasional (Monas) untuk kepentingan Formula E. Bahkan, ratusan pohon-pohon di sekitar Monas ditebang untuk sirkuit Formula E.

Tom menilai, DPRD DKI harus segera meminta pertanggungjawaban Gubernur. Menurutnya, ada sejumlah hal yang harus dibuat terang oleh wakil rakyat Kebon Sirih. Diantaranya, soal biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk revitalisasi Monas untuk keperluan balapan Formula E.

“Biaya sukses fee, harus ada bukti yang jelas, sebab sangat janggal sukses fee dapat dikembalikan,” katanya. Selanjutnya, soal biaya asuransi. Karena umumnya event-event internasional diasuransikan sebagai pengamanan event.

“Ini semua telah menghamburkan APBD DKI Jakarta, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur,” jelas Tom.

Untuk itu, Tom meminta DPRD DKI agar tidak hanya membentuk opini, tapi harus melakukan aksi yang konkrit untuk menyelamatkan uang rakyat, dengan meminta dan mendesak BPK melakukan audit investigasi yang transparan dan terbuka. Sehingga kasus Formula E tidak menjadi polimik yang tidak jelas.

Apapun hasil audit investigasi BPK akan menjadi jawaban yang final, bila ada kerugian negara ditindaklanjuti dengan proses hukum. “Bila kebijakan yang ambisi demi kepentingan sendiri DPRD yang menentukan sikap melalui sidang paripurna,” katanya.[man]

Pos terkait