Kasus Korupsi Ditjen Pajak, Pakar Hukum Pidana : Seharusnya Tidak Hanya Direktur Yang Diperiksa

  • Whatsapp
Kasus Korupsi Ditjen Pajak, Pakar Hukum Pidana : Seharusnya Tidak Hanya Direktur Yang Diperiksa

 

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Bacaan Lainnya

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, ikut angkat bicara terkait hal tersebut.

“Seharusnya tidak hanya level Direktur tapi di atas atasnya dijuga perlu diperiksa. Kan untuk diperiksa kan tidak ada masalah,” kata Suparji saat dihubungi Monitorindonesia.com pada Rabu (31/03/21).

Dulu, Suparji bilang, kasus Gayus Tambunan ramai, menyita perhatian publik. Tapi persoalnya sama, klasik, hanya berhenti di level itu saja, tidak sampai kepada akar persoalannya.

Supardi menilai, seharusnya KPK secara sungguh sungguh mendalami tentang keterlibatan pihak lain dan modus operandinya seperti apa. Kemudian perlu diterapkan upaya pemiskinan misalnya dengan pencucian uang ada atau tidak. Ini harus lebih komprehensif. Menurutnya, ini momentum yang baik bagi KPK untuk memperbaiki tentang pajak, supaya sesuai dengan harapan semua.

Dalam pemberitaan Monitorindonesia.com sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di PT. Jhonlin Baratama di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kemudian Kantor Pusat Bank Panin, Jakarta Pusat, dan Kantor Pusat PT. Gunung Mafu Plantation (GMP) Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Seperti diketahui, salah satu pimpinan KPK Alexander Marwata mengungkapkan adanya dugaan kasus suap di Ditjen Pajak Kemenkeu. Alexander mengatakan nilai dugaan korupsi itu mencapai puluhan miliar rupiah.

“Nilai suapnya besar juga puluhan miliar juga. Tidak salah itu juga melibatkan tim pemeriksa,” kata Alexander kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (02/03/21). (Fanal Sagala)

Pos terkait