Kasus Muslim Uighur: AS dan UE Jatuhkan Sanksi ke Cina

  • Whatsapp
Kasus Muslim Uighur: AS dan UE Jatuhkan Sanksi ke Cina
Ilustrasi dukungan ke Muslim Uighur Cina. [Foto/Anadolu Agency]

Monitorindonesia.com – Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada telah memberi sanksi terhadap pemerintahan Cina atas pelanggaran hak asasi kelompok minoritas muslim di Uighur, Provinsi Xinjian. Sanksi itu langsung mendapatkan balasan cepat cepat dari Cina.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan bahwa sanksi dari AS merupakan bentuk solidaritas untuk sekutu AS.

“Respon persatuan antar samudra akan memberi peringatan terhadap kelompok yang melakukan penyiksaan dan pelanggaran HAM, dan kita akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk bekerja sama dengan pihak yang sependapat dengan kita,” jelas Blinken pada Senin (22/03/2021) waktu setempat.

Departemen Keuangan Amerika Serikat berkata pada Senin (22/03/2021) bahwa sanksi dikenakan terhadap dua pejabat Cina yakni Wang Junzhen, Mantan wakil Sekretaris partai di Xinjian dan Chen Mingguo, direktur Biro Keamanan Publik Xinjiang.

Uni Eropa dan Inggris memberikan sanksi kepada dua orang yang sama dan dua orang lainnya yaitu Wang Mingshan, anggota Partai Komunis di wilayah Xinjiang dan Zhu Hailun mantan Kepala Daerah Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri Cina merespon dengan cepat setelah sanksi pertama diumumkan melalui penyangkalan “itu bukan apa – apa melainkan kebohongan dan disinfomasi.”

Kemudian Cina mengumumkan bahwa mereka menjatuhkan sanksi terhadap 10 orang Eropa dan empat lembaga karena mereka telah dengan jahat telah menyebarkan kebohongan dan disinformasi. Sanksi tersebut termasuk dikenakan kepada lima anggota parlemen Eropa.

Jni merupakan sanksi Uni Eropa pertama terhadap penalti ekonomi penting di Cina sejak 1989 ketika Beijing terbukti atas tindakan kekerasan dan kekejaman terhadap para pendemo yang menyuarakan pro-demokrasi di Tiananmen Square.

Uni Eropa menuduh Chen bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang dan perlakuan degradasi (penghinaan) terhadap masyarakat Uighur dan kelompol minoritas muslim lainnya sama halnya dengan pelanggaran secara sistematis terhadap kebebasanmereka menganut agama dan kepercayaan mereka, menurut lembaga jurnal Eropa.

Lembaga Keamanan Publik Xinjiang, Production and Cknstruction Corps Public Security Bureau juga dikenai sanksi oleh Inggris dan Uni Eropa. Terdapat 27 pemerintahan Uni Eropa setuju atas sanksi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Kanada berkata “Mencuatnya bukti melalui poin-poin yang saling berkaitan, negara menyimpulkan bahwa terjadi pelanggaran HAM oleh pihak berwenang di Cina.”

Secara terpisah, Blinken bersama dengan menteri luar negeri lainnya dari empat negara yang berbeda, Inggris, Australia, New Zeland dan Kanada mengumumkan pernyataan perihal
bukti pelanggaran HAM di Xinjiang, Cina, “termasuk dari dokumen pemerintahan Cina sendiri, citra satelit dan pernyataan para saksi mata sudah cukup.”

Para advokat HAM mengungkapkan bahwa sekitar satu juta jiwa korban Uighur sedang ditahan di penampungan sementara. Beberapa menuduhkan bahwa tindakan ini untuk penyiksaan Beijing, sterilisasi paksa dan kerja paksa. Kasus yang terjadi di Xinjiang untuk menjaga dan mengusir para ekstrimis muslim dari Cina.

Zhang Ming, Duta besar Cina di Uni Eropa berkata minggu lalu bahwa sanksi tersebut tidak akan mempengaruhi peraturan Beijing dan diperingatkan akan adanya pembalasan dari Cina.

“Kita mau diskusi bukan konfrontasi. Kami meminta Uni Eropa untuk berpikir ulang. Jika ada yang bersikeras dengan konfrontasi, kami tidak akan mundur karena kami punya pilihan lain untuk memenuhi tanggung jawab kami terhadap masyarakat negara kami,” kata dia.[Yohana RJ]

Sumber: VOA News

Pos terkait