Kasus Penyerobotan Lahan, Rizieq Syihab Diminta Bertanggung Jawab

  • Whatsapp
Kasus Penyerobotan Lahan, Rizieq Syihab Diminta Bertanggung Jawab

Jakarta, Monitorindonesia.com –  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan di Megamendung, Kabupaten Bogor ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan dilakukan karena ada penyerobotan lahan yang diduga dilakukan Rizieq Syihab atas pembangunan Pondok Pesantren miliknya.

Rizieq diduga menggunakan lahan PTPN VIII tanpa izin untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah. Rizieq dipersangkakan dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kejahatan Perkebunan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kejahatan Penataan Ruang, Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Pekarangan Tanpa Izin, Pasal 385 KUHP tentang Penyerobotan Tanah dan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji, menilai dalam kasus tersebut Rizieq Syihab termasuk salah satu pihak yang memang harus dimintai pertanggungjawaban.

“Yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan penguasaan fisik atas tanah tersebut,” kata Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Saat ini, menurut Indriyanto, aparat penegak hukum bisa melakukan penyitaan lahan milik PTPN VIII yang diduga dikuasai Rizieq. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penegakkan hukum.

“Dalam rangka menindaklanjuti laporan pidana PTPN, pihak penegak hukum dapat melakukan tindakan upaya paksa atau coercive force dengan melakukan penyitaan terhadap tanah tersebut,” kata Indriyanto.

Sengketa lahan antara PTPN VIII dengan Rizieq Syihab juga sebaiknya memang diselesaikan secara hukum. Prinsip negara hukum bahwa setiap orang sama di depan hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Selain kasus pidana, Indriyanto menilai, pihak PTPN bisa melayangkan gugatan perdata terhadap penguasaan melawan hukum secara fisik oleh pihak ketiga.

“Gugatan perdata tidak mengganggu proses hukum pidana yang sedang berjalan. Walau sebaiknya dilakukan secara case by case basis saja,” kata Indriyanto.[tim]

 

Pos terkait