Kasus SP3 Sjamsul Nursalim, MAKI Gugat KPK ke Pengadilan

  • Whatsapp
Kasus SP3 Sjamsul Nursalim, MAKI Gugat KPK ke Pengadilan
Sjamsul Nursalim.[ist]

Monitorindonesia.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) dan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dengan terbitnya SP3 tersebut, penyidikan perkara terhadap pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim dihentikan.

“MAKI akan gugat praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 perkara dugaan korupsi BLBI tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim,” ujar koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021).

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) pertama dikeluarkan KPK hari ini Kamis (1/4/2021).

“Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN (Sjamsul Nursalim),” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK, Kamis (1/4/2021).

Menurut Boyamin, alasan KPK menerbitkan SP3 tak bisa diterima begitu saja. Dia mengatakan, meski Mahkamah Agung (MA) melepas Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) namun masih ada penyelenggara negar lain yang bisa dijerat KPK.

Sebab, dalam dakwaan dan tuntutan terhadap Syafruddin, KPK menyebut perbuatan Syafruddin dilakukan secara bersama-sama dengan penyelenggara negara lain. Jadi, menurut MAKI, alasan KPK menyebut tak ada unsur penyelengara negara dalam kasus ini tak bisa diterima.

“Hal ini sungguh sangat tidak benar karena dalam surat dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti, sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat penyelenggara negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti,” kata MAKI.

Selain itu, menurut MAKI putusan lepas MA terhadap Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3. Karena menurutnya, Indonesia menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem yurisprudensi.

“Artinya putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain,” kata dia.

MAKI menyebut, sejatinya KPK tetap mengajukan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia (sidang tanpa hadirnya terdakwa). Sebab, selama ini Sjamsul dan Itjih merupakan buronan yang tak kunjung ditangkap KPK.

“MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron,” kata dia.[man]

Pos terkait