Kejagung Jadwalkan Panggil Tan Kian Minggu Depan

  • Whatsapp
Kejagung Jadwalkan Panggil Tan Kian Minggu Depan
Tan KIan

Monitorindonesia.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan kembali memeriksa rekan bisnis tersangka Benny Tjokrosaputro, yaitu Tan Kian minggu depan. Pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT ASABRI.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan atas sertifikat tanah hasil bisnis properti Tan Kian, dengan tersangka Benny Tjokro. Hasilnya, penyidik masih menemukan aset yang dibangun dari hasil kejahatan di ASABRI.

“Anak-anak sudah selesai melakukan pendalaman. Tinggal penyitaan asetnya saja,” kata Febrie kepada Monitorindonesia.com pada Jumat (02/04/21). Untuk itu, Febrie bilang, penyidik menjadwalkan kembali memeriksa Tan Kian pada pekan depan. Berkaitan dengan penyitaan yang akan dilakukan Kejagung.

Penyidik telah melakukan penghitungan sementara kerugian dalam perkara ASABRI, yakni sebesar Rp 23,7 triliun. Dalam rangka pengembalian kerugian negara itu, penyidik telah menyita aset berupa ribuan hektare tanah, empat tambang, puluhan kapal, puluhan bus, sejumlah mobil, sejumlah lukisan emas, sejumlah perhiasan, dan sejumlah apartemen.

Dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI ditetapkan sembilan tersangka, yakni mantan Dirut ASABRI 2011-2016 Adam Damiri, mantan Dirut ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokrosa. Kemudian, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan, Hari Setiyono selaku mantan Direktur Investasi ASABRI, Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan ASABRI, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI, dan Jimmy Sutopo selaku Dirut PT Jakarta Emiten Investor Relationship.

Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsider pasal 3 jo Pasal 18 UU 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditmabah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Fanal Sagala)

Pos terkait