Kejagung Terus Kejar Aset Tersangka Asabri

  • Whatsapp
Kejagung Terus Kejar Aset Tersangka Asabri
Direktur Penyelidikan Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah. [Foto/Forum Keadilan]

Monitorindonesia.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset milik tersangka kasus PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan aset yang disita dari para tersangka yaitu, satu Hotel di Solo baru milik Benny Tjokrosaputro, tiga lokasi tanah dengan luas total 2.850 meter, dua unit Mobil Alphard milik Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, satu unit Apartement di Cawang milik Bachtiar Effendi.

“Hotel Brothers di Solo Baru, atas nama Benny Tjokrosaputro dan adiknya Jimmy Tjokro,” ujar Febrie saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com pada Jumat (02/04/21).

Febrie mengatakan bahwa nominal aset yang disita hasilnya sudah dihitung, namun suratnya belum sampai, hal ini membuat total perhitungan sementara aset yang disita masih 7,26 triliun.

Untuk diketahui, dalam perkara ASABRI telah dilakukan penghitungan sementara oleh penyidik dengan nilai kerugian Rp 23,7 triliun. Dalam rangka pengembalian kerugian negara itu telah disita aset berupa ribuan hektare tanah, empat tambang, puluhan kapal, puluhan bus, sejumlah mobil, sejumlah lukisan emas, sejumlah perhiasan, dan sejumlah apartement.

Dalam perkara dugaan korupsi PT ASABRI ini telah ditetapkan sembilan orang tersangka, yakni mantan Dirut ASABRI 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut ASABRI 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro.

Kemudian, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan, inisial Hari Setiyono selaku mantan Direktur Investasi ASABRI, Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan ASABRI, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI, dan Jimmy Sutopo selaku Dirut PT Jakarta Emiten Investor Relationship.

Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Fanal Sagala)

Pos terkait