Kemenkes Diminta Telusuri Dugaan Pemangkasan Insensif Tenaga Kesehatan

  • Whatsapp
Kemenkes Diminta Telusuri Dugaan Pemangkasan Insensif Tenaga Kesehatan

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan pemangkasan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes). KPK juga menemukan sejumlah persoalan terkait pembayaran insentif dan pemberian santunan kepada tenaga kesehatan dalam kurun Maret hingga akhir Juni 2020.

Memanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (kemenkes) bersama Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, dan KPK menelusuri adanya dugaan pemotongan insentif tersebut melalui pengungkapan data yang detail dan transparan.

Bacaan Lainnya

“Mengingat hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menegaskan untuk mengeluarkan hak-hak tenaga kesehatan sebesar 100 persen tanpa ada pemotongan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Ia juga meminta Kemenkes, memperbaiki dan mengevaluasi sistem pembayaran dan penyaluran insentif dan santunan kepada nakes. Sehingga penyaluran insentif dan santunan tersebut dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh nakes, sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada nakes yang telah menjadi garda utama dalam penanganan pandemi covid-19.

Pemerintah baik di pusat dan di daerah bersama pihak rumah sakit harus berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah dan secara maksimal menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh KPK, antara lain dengan mengatur agar tidak terjadi duplikasi anggaran dan mencegah rantai pembayaran yang terlalu panjang.

“Organisasi dan asosiasi rumah sakit untuk memberikan sanksi kepada pihak juru bayar di rumah sakit yang terbukti memotong insentif tenaga kesehatan,” kata Bamsoet.[man]

Pos terkait