Kemenkumham Segera Masukkan RKUHP Dalam RUU Prioritas 2021

  • Whatsapp
Kemenkumham Segera Masukkan RKUHP Dalam RUU Prioritas 2021
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej [Foto-Ist]

Jakarta, MonitorIndonesia.com – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sebut rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera masuk ke dalam RUU Prioritas 2021.

“Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas pada tahun 2021, kemudian karena ini sifatnya carry over, lalu kemudian akan membahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas, kira-kira seperti itu,” kata Edward Omar Sharif Hiariej saat diwawancarai oleh awak media di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Bacaan Lainnya

Tahun 2019, DPR hampir mengesahkan RKUHP dalam periode 2014-2019, namun hal tersebut batal karena mendapat banyak penolakan oleh masyarakat. Kemudian, RKUHP ini menghilang secara tiba-tiba.

Setelah itu, polemik ini muncul kembali ketika sejumlah pihak menilai pasal-pasal yang menuai kontra, termasuk dalam pasal penghinaan terhadap presiden.

Mengenai hal itu, Edward menegaskan bahwa pasal yang menyerang martabat Presiden/Wakil Presiden itu merupakan jenis delik. Delik yang dihapus MK yaitu delik biasa. Oleh RUU KUHP, diganti menjadi delik aduan. Menurutnya, draf tersebut menyatakan, kritik terhadap pemerintah tidak bisa dijatuhi hukuman pidana.

“Formulasinya adalah delik aduan dan di situ ada penjelasan yang menyatakan dengan tegas bahwa berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, itu tidak dapat dijatuhi pidana atau tidak dapat dikenakan pasal tersebut,” tegas Edward.

Seperti diketahui, RKUHP sebelumnya memang tak masuk dalam Program Legislasi Prioritas 2021. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku ingin mengakomodasi RKUHP, termasuk RUU Pemasyarakatan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. (AAS)

Pos terkait