Ketua DPD Minta “Presidential Threshold” Dihapus

  • Whatsapp
LaNyalla Ajak Artis Pengusaha Tingkatkan Ekonomi Daerah
Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti.[Ist]

Monitorindonesia.com – Sejumlah pihak mengusulkan agar ambang batas calon presiden (presidential threshold) perlu dihapus dalam Pilpres 2024. Sebab, karena tidak begitu tepat dan lebih banyak merugikan daripada manfaatnya bagi masa depan politik bangsa.

“Sistem presidential threshold lebih banyak memiliki mudharat daripada manfaat. Ini butuh diamandemen ke-5 untuk memperbaikinya,” ujar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti, Sabtu (29/5/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam UUD hasil amandemen 2002 telah memberikan mandat partai politik sebagai satu-satunya saluran untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Presidential threshold merupakan syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik. Saat itu Presidential threshold untuk maju sebagai capres harus memenuhi syarat 20 persen dukungan parlemen atau 25 dari suara nasional.

Oleh karena itu, presidential threshold tersebut dinilai LaNyalla sangat penting untuk dikoreksi. DPD RI pun sudah mempersiapkan kajian untuk amandemen konstitusi ke-5 agar ada keadilan dan ada kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk menjadi pemimpin nasional.

“Bila dicermati konteksnya jelas bukan soal kuat atau lemahnya eksekutif versus legislatif, tetapi keseimbangan peran. Menguatkan sistem presidensial tidak berbanding lurus dengan penguasaan eksekutif di parlemen. Koalisi penguasa yang gemuk dan minim oposisi mengundang penyalahgunaan kekuasaan karena sulitnya ‘check and balance’,” katanya.

La Nyalla pun membeberkan presidential threshold yang saat ini berlaku lebih banyak mudharatnya. Pertama, meski di atas kertas bisa memunculkan tiga hingga empat pasang calon, dalam prakteknya tidak seperti itu.

Dalam pemilu sebelumnya, tambah La Nyalla hanya bisa memunculkan dua pasang calon. Dampaknya, pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput.

“Polarisasi ini tidak juga reda meski elit telah rekonsiliasi. Presidential threshold saat ini juga mengerdilkan potensi bangsa. Banyak calon pemimpin kompeten yang tidak bisa dicalonkan karena ada aturan main seperti itu,” katanya.

Belum lagi, partai kecil cenderung tidak berdaya di hadapan partai besar. Mereka ikut saja tentang keputusan calon yang akan diusung bersama.

“Inilah yang saya katakan, presidential threshold bukan saja menghalangi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, tetapi juga menghalangi kader partai politik, hanya karena partainya tidak memiliki suara yang mencukupi untuk mengusung kader terbaiknya,” ujarnya.

Karena itu, LaNyalla berharap dengan adanya amandemen konstitusi ke-5 putra-putri terbaik yang non-partisan, bisa dipilih untuk dicalonkan sebagai presiden.[mar]

Pos terkait