Ketua KPK Sebut Masih Kumpulkan Bukti Keterlibatan Azis Syamsuddin

  • Whatsapp
Ketua KPK Sebut Masih Kumpulkan Bukti Keterlibatan Azis Syamsuddin
Ketua KPK Firli Bahuri di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (3/6/2021). [Foto MI/Anju]

Monitorindonesia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri enggan berkomentar pernyataan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memberikan uang Rp 3,15 miliar kepada mantan penyidik lembaga antirasuah itu Stepanus Robin Pattuju. KPK kini masih terus mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Azis Syamsuddin.

“Saya mohon maaf, itu bukan kapasitas saya menanggapi,” kata Firli usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/6/2021).

Bacaan Lainnya

Firli hanya menyatakan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus suap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial yang menyeret Azis. Firli mengatakan, bila ingin menduga seseorang telah melakukan peristiwa pidana maka pihaknya harus mengumpulkan, mencari keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya,

Apabila sudah terbukti dan terkumpul bukti, Firli berjanji akan mengumumkannya kepada publik. Ia menegaskan, proses pengumpulan buki keterlibatan Azis Syamsuddin masih berjalan.

“Proses masih berjalan. Nanti (media)akan bisa ikuti ke depannya apa yang akan terjadi,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan kongkalikong suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial (MS). Ada pertemuan yang dihadiri penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Disebutkan, Azis memperkenalkan penyidik KPK dari Polri Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Adapun KPK telah menetapkan dan menahan tiga orang. Mereka adalah penyidik KPK dari unsur Korps Bhayangkara AKP Stepanus Robin Pattuju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, dan pengacara Maskur Husain.

Dalam perkara ini, Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[AAS]

Pos terkait