Komisi VI DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas PT TPL

  • Whatsapp
Komisi VI DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas PT TPL
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.[ist]

Monitorindonesia.com – Permasalahan terkait perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang ada di Porsea, Toba, Sumatera Utara kini terus memanas. Sebagian besar masyarakat di lima kabupaten yang terdampak kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan dan permasalahan sosial lainnya menuntut agar TPL ditutup.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendesak pemerintah memeriksa dan memberikan sanksi tegas kepada PT TPL yang diduga sering bermasalah dengan masyarakat sekitar kawasan hutan konsesi di kawasan Danau Toba. Hal itu disampaikan Martin Manurung dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan meminta Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (31/5/2021).

Marthin dalam rapat tersebut menjelaskan, saat ini PT TPL sedang bermasalah dengan masyarakat sekitar, bahkan sejak perusahaan itu bernama Inti Indorayon Utama.

“Jadi dulu ini perusahaan Pulp dan Rayon, dulu namanya Indorayon. Tapi Kemudian Rayonnya ditutup karena mendapat protes dari masyarakat, sehingga menjadi Toba Pulp Lestari. Ini PMA, Pak Menteri. Nah sekarang ini juga sedang bermasalah lagi dengan masyarakat. Jadi dulu itu Indorayon bermasalah dengan masyarakat, diminta untuk ditutup, kemudian berganti nama menjadi TPL, nah sekarang bermasalah lagi dengan masyarakat,” terang Martin.

Masalah yang kerap terjadi di antaranya yaitu kerusakan lingkungan seperti banjir dan pencemaran lingkungan yang diduga terkait dengan aktivitas perusahaan, serta sengketa lahan dengan masyarakat setempat yang jauh sebelum ada perusahaan tersebut, sudah dikelola oleh masyarakat.

Marthin mengingatkan Bahlil Lahadalia agar Satgas yang ia pimpin menegakkan hukum secara tegas dan adil. “Saya mewanti-wanti jangan hanya menegakkan hukum ke bawah, artinya ke masyarakat. Misalnya, masalah tanah dan lain sebagainya. Tapi juga harus menegakkan hukum kepada investor itu sendiri. Atau investasi yang sudah masuk yang justru membawa kerusakan lingkungan yang juga bermasalah dengan masyarakat, hak-hak azasi manusia, hak-hak masyarakat adat. Nah ini juga harus ada peran dari Satgas disini untuk bisa, katakanlah memberi sanksi, atau tidak memperpanjang lagi izin investasinya di kawasan itu. Nah, ini sedang hangat di masyarakat masalah TPL,” tambah Martin.

Menanggapi itu, Bahlil menyatakan sepakat apa yang disampaikan Martin Manurung tentang penegakan peraturan melalui Satgas yang dibentuk.  “Kita sepakat hal-hal yang tidak termuat dalam kewenangan kementerian investasi akan kita masuk lewat Satgas. Tujuannya adalah pengusaha tidak boleh mengatur negara. Negaralah yang mengatur pengusaha,” jawab Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa Satgas yang ia bentuk memiliki kewenangan yang berkaitan dengan Investasi, termasuk pelanggaran yang dilakukan investor.

“Pak Ketua, Satgas memiliki kewenangan menegakkan aturan. Kalau memang aturannya itu ada kewajiban yang harus diselesaikan (perusahaan) dengan rakyat, ya kita datangi dia (perusahaan). Tetapi jika tidak ada kewajiban berdasarkan kontrak atau perizinan, ya kita diskusikan dengan baik,” jawab Bahlil.

Bahlil menyampaikan akan membuka diri untuk membahas secara detail permasalahan TPL. “Kita dalami, kita diskusikan kasus perkasus itu. Jadi perinsipnya saya membuka diri untuk mendiskusikan ini,” kata Bahlil.

Pos terkait