Komite II DPD RI dan Kemenhub Duduk Bareng Bahas Rencana Kerja 2022

  • Whatsapp
Komite II DPD RI dan Kemenhub Duduk Bareng Bahas Rencana Kerja 2022
Raker Komite II DPD RI dengan Kemenhub.

Monitorindonesia.com – Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam pembahasan pelaksanaan program tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 di daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Komite II DPD RI.

Maksud dan tujuan rapat kerja ini, kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyae dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,, Senin (24/5/2021), membahas Program Kerja Kemenhub Tahun Anggaran 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 di daerah dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial akibat Pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Senator asal Papua itu menjelaskan pada tahun 2021 Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 45,6 triliun, yang semula hanya diusulkan sebesar Rp.41,3 triliun. Melalui DPD RI maupun Pemerintah berharap besar kepada Kementerian Perhubungan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. 

“Pagu Anggaran tersebut nantinya untuk mewujudkan lima program prioritas Kementerian Perhubungan yaitu membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), ibu kota negara baru, serta pengembangan SDM,” ujarnya.

Yorrys menambahkan, program dan kegiatan Kemenhub di tahun anggaran 2022 ini nantinya harus  merupakan tolok ukur perencanaan kerja tahun 2022. Salah satunya yaitu agar memprioritaskan kegiatan pendukung program padat karya, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

“Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja dalam rangka mendorong pembangunan di daerah melalui program padat karya,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KementerianPerhubungan Djoko Sasono menjelaskan berdasarkan Surat Menkeu No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Perhubungan semula dengan pagu awal sebesar Rp45,66 Triliun di-refocusing sebesar Rp12,44 Triliun, sehingga pagu total untuk Kementerian Perhubungan tahun 2021 menjadi Rp33,22 Triliun.

“Hal ini berpengaruh terhadap alokasi anggaran pada tiap Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya. 

Selain itu, ia menambahkan sampai dengan saat ini perkembangan pagu Kementerian Perhubungan TA 2021 setelah refocusing adalah sebesar Rp33,98 Triliun, dengan penambahan pagu dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), saldo awal Belanja Badan Layanan Umum (BLU) dan anggaran tambahan BA BUN.

“Berdasarkan data posisi pada tanggal 21 Mei 2021, dapat Kami laporkan bahwasanya Kementerian Perhubungan telah merealisasikan 24,5 persen anggaran, atau sebesar Rp8,33 Triliuj, dari total keseluruhan sejumlah Rp33,98 Triliun,” terang Djoko. (Ery)

Pos terkait