Komite IV DPD RI Nilai Pengawasan Dana Otsus Papua Masih Lemah

  • Whatsapp
Komite IV DPD RI Nilai Pengawasan Dana Otsus Papua Masih Lemah
Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto.

Monitorindonesia.com – Komite IV DPD RI menilai aspek pengawasan anggaran dana Otonomi Lhusus (Otsus) Papua, dinilai masih lemah. Pasalnya selama ini, Pemerintah Pusat belum melakukan pendampingan yang memadai terkait tata kelola Dana Otsus.

Hal itu terungkap saat Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua Barat, Minggu (21/ 03/2021) kemarin. Kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto serta didampingi Wakil Ketua Hj. Elviana, Wakil Ketua Novita Anakotta.

Bacaan Lainnya

Menurut Sukiryanto, anggaran untuk daerah khusus semestinya dikelola dan diawasi dengan cara khusus begitu pula dengan desain pengawasan dananya.

“Rancangan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (RUU Otsus) bagi Papua yang sedang disiapkan pemerintah sebaiknya diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Otsus untuk memastikan akuntabilitasnya,” kata dia.

Sedang Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani yang hadir pada pertemuan ini menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komite IV DPD RI ke Papua Barat. Dalam paparannya, Wagub Lakotani menyampaikan bahwa konektifitas antar daerah di Papua Barat sudah ada kemajuan, infrastruktur sudah berjalan baik dengan sumber dana dari dana Otsus. Komitmen alokasi dana Otsus di Papua Barat juga telah diubah, yang semula 80% untuk Kab/Kota dan 20% untuk Provinsi, saat ini menjadi 90% untuk Kab/Kota dan 10% untuk Provinsi.

“Hal ini kami lakukan dengan pertimbangan bahwa Kab/Kota yang lebih dekat demgan masyarakat,” ujar Lakotani.

Rerkait dengan rencana perubahan UU Otsus Papua yang kurang menyentuh kepentingan tanah Papua, menurut Likatani, hanya memunculkan 2 issue yakni terkait kenaikan DAU dari 2% menjadi 2,25% dan terkait pemekaran wilayah. Dia berharap bahwa seluruh stakeholder dapat memanfaatkan momentum revisi UU Otsus ini dengan melakukan perubahan menyeluruh yang bisa mengakomodir dengan baik kekhususan yang dimiliki tanah Papua. (Ery)

Pos terkait