Konpers ICW Diretas dengan Munculkan Gambar Video Porno

  • Whatsapp
Konpers ICW Diretas dengan Munculkan Gambar Video Porno
Ilustrasi Peretasan [Foto-jojonomic]

-peretasan-
Monitorindonesia.com – Konferensi pers secara virtual yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyikapi pembebastugasan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diretas. Bahkan, peretasan dengan cara memunculkan gambar dan video porno.

ICW menggelar dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang merupakan mantan pimpinan KPK. Mereka adalah Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Saut Situmorang, Moch Jasin, Bambang Widjojanto dan Agus Rahardjo.

Bacaan Lainnya

“Sepanjang jalannya konferensi pers, setidaknya ada sembilan pola peretasan atau gangguan yang dialami,” kata Peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Upaya peretasan atau gangguan pertama, kata Wana, adanya orang yang menggunakan nama para pembicara untuk masuk ke media zoom. Kedua, nama para staf ICW juga digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bisa masuk dan mengikuti konpers lewat media zoom.

“Ketiga, menunjukkan foto dan video porno di dalam ruangan zoom. Keempat, mematikan mic dan video para pembicara. Kelima, membajak akun ojek online Nisa Rizkiah puluhan kali guna menganggu konsentrasinya sebagai moderator acara,” imbuhnya

Keenam, ada pihak yang coba mengambil alih akun WhatsApp sekira delapan orang staf ICW. Di mana, kata Wana, sebagian nomor staf ICW ada yang di-take over, dan ada pula hang sudah berhasil dipulihkan.

Ketujuh, beberapa orang yang nomor WhatsAppnya diretas sempat mendapatkan telepon masuk menggunakan nomor luar negeri (Amerika Serikat) dan juga puluhan kali dari nomor asal provider Telkomsel.

Sementara percobaan peretasan kedepalan yakni dengan mengambil alih akun telegram dan e-mail beberapa staf ICW. Namun, kata Wana, upaya pengambialihan tersebut gagal.

Sembilan, tautan yang diberikan kepada pembicara mantan pimpinan KPK, Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas.
Wana mengungkap, bahwa upaya pembajakan ini bukan kali pertama terjadi pada aktivis masyarakat sipil.

Sebelumnya, pada kontroversi proses pemilihan Pimpinan KPK, revisi UU KPK Tahun 2019, UU Minerba, serta UU Cipta Kerja praktik ini pernah terjadi.

“ICW menduga ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan advokasi masyarakat sipil terkait penguatan pemberantasan korupsi. Pembungkaman suara kritis warga melalui serangan digital merupakan cara baru yang antidemokrasi,” kata Wana.[Lin]

 

Pos terkait