Korupsi Pajak, KPK Didesak Periksa Dirjen dan Direktur Intelijen Ditjen Pajak

  • Whatsapp
Korupsi Pajak, KPK Didesak Periksa Dirjen dan Direktur Intelijen Ditjen Pajak
Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta yang menjadi tempat oknum pejabat terima suap yang kini disidik oleh KPK.[Foto/ddtc.co.id]

Monitorindonesia.com -Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus suap pajak tidak hanya ditingkat direktur saja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan  Direktur Intelijen Perpajakan Pontas Pane dan lainnya juga harus diperiksa atas kasus tersebut.

“Secara organisasi kasus suap itu harus ditelusuri lebih jauh ke atasannya langsung yakni Dirjen Pajak. Ditjen pajak itu juga kan juga punya direktur intelijen, apa kerjanya?  Saya kira keterangan dua pejabat itu penting untuk membongkar kasus suap pajak itu seluas-luasnya,” kata Fickar kepada Monitorindonesia.comKamis (20/5/2021)

Bacaan Lainnya

Fickar mengatakan, suap di Dirjen pajak ini tak bisa dianggap kasus korupsi biasa karena bukan tidak mungkin kasus serupa banyak terjadi selama ini.  Sehingga, sambung dia, kasus suap yang melibatkan Angin harus dikembangkan lebih jauh untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan penanganan perkara korupsi tidak ada yang berhenti. “Kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti, tidak pernah ada perkara terlambat, kami pastikan karena sistem KPK sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang tetapi semua pegawai insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan koruspi bersama-sama,” kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK akan terus menelusuri lebih lanjut soal dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahap awal KPK baru menetapkan satu Direktur di Ditjen Pajak, Kemenkeu Angin Prayitno Aji sebagai tersangka yang diduga menerima suap yang nilainya puluhan miliar rupiah.

“Bahwa penanganan perkara berupa penerimaan dan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai ditjen pajak yang kita ungkap, dengan melibatkan kurang lebih enam tersangka,” ujar Firli.

Firli menegaskan, penetapan para pejabat di Ditjen Pajak tersebut masih akan berlanjut. “Belum berakhir, jadi ini bukan panggung terakhir, pertunjukannya belum tuntas. Ini baru awal daripada apa yang sudah ditemukan oleh penyidik,” ucap Firli.

Firli menyebut KPK perlu proses yang sesuai dengan aturan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Nantinya, dari enam tersangka di Ditjen Pajak yang sudah ditetapkan tersangka ini akan digali kesaksiannya lebih dalam.

“Terkait dengan itu saya ingin sampaikan dulu bahwa proses menemukan tersangka tentu dilakukan dengan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, dengan rangkaian tindakan mencari keterangan saksi dan bukti sehingga membuat terangnya suatu perkara dan kita temukan tersangkanya,” ujar Firli.

KPK, ungkap Firli, telah menemukan dan menetapkan enam tersangka. Dari masing-masing tersangka tentu akan gali dan sudah ditemukan perbuatannya, bukti-bukti yang didapat, sehingga diyakini bahwa betul para tersangka ini adalah merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

Keenam orang yang menjadi tersangka itu adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Angin Prayitno Aji (APA), Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR),Konsultan Pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Konsultan Pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM), Kuasa Wajib Pajak, Veronika Lindawati (VL), Konsultan Pajak, Agus Susetyo (AS).

Angin dan Dadan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan empat tersangka lainnya diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Angin dan Dadan diduga menyetujui memerintahkan dan mengakomodasi jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan para wajib pajak. Pemeriksaan pajak juga diduga tak dilakukan sesuai aturan.

“APA bersama DR diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap 3 wajib pajak, yaitu PT GMP (Gunung Madu Plantations) untuk tahun pajak 2016, PT BPI Tbk (Bank PAN Indonesia) untuk tahun pajak 2016, dan PT JB (Jhonlin Baratama) untuk tahun pajak 2016 dan 2017,” ucap Firli.

Angin diduga menerima total uang Rp 15 miliar dan SGD 3,5 juta (sekitar Rp 35 miliar).
Berikut ini rinciannya:

  1. Pada Januari-Februari 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 15 miliar diserahkan oleh RAR dan AIM sebagai perwakilan PT GMP.
  2. Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 miliar.
  3. Kurun waktu bulan Juli-September 2019 sebesar total SGD 3 juta diserahkan oleh AS sebagai perwakilan PT JB. [Cal]

 

#Korupsi Pajak

Pos terkait