KPK Belum Ungkap Pejabat Dirjen Pajak yang Ditetapkan Tersangka

  • Whatsapp
KPK Belum Ungkap Pejabat Dirjen Pajak yang Ditetapkan Tersangka
Plt Jubir KPK, Ali Fikri. [ist]

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) measih enggan mengungkap perkara dugaan korupsi di direktorat jenderal pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemkeu) sekalipun lembaga antirasuah itu telah menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, berdasarkan kebijakan pimpinan KPK saat ini, pengumuman identitas tersangka akan disampaikan setelah dilakukan penangkapan tersangka.

Bacaan Lainnya

“Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan,” kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (3/3/2021).

Ali meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan ruang bagi tim penyidik mengusut kasus ini. Ali berjanji pihaknya akan menyampaikan setiap perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi yang disebut terkait dengan uang puluhan miliaran rupiah tersebut.
KPK akan memberikan informasi mengenai konstruksi perkara dan pasal sangkaan pada konferensi pers setelah dilakukannya upaya paksa terhadap tersangka.

“Berikutnya pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat dan rekan-rekan media tentang konstruksi perkara, alat buktinya apa saja dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” kata Ali.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di DJP.

“Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Alexander mengungkapkan seperti halnya modus rasuah di sektor perpajakan, kasus yang saat ini ditangani KPK juga mengenai adanya dugaan pemberian uang kepada pihak tertentu agar nilai pembayaran pajak menjadi rendah. Namun, Alexander masih belum mau menyebutkan identitas wajib wajak yang diduga melakukan praktik rasuah tersebut.

“Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan begitu. Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar,” katanya.

Dalam mengusut kasus ini, Alex mengakui tim penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi. Meski tak menyebut lokasi yang digeledah, Alex menekankan dalam pengusutan kasus ini KPK berkoordinasi dengan Kemkeu dan Direktorat Jenderal Pajak Kemkeu.

KPK bakal menangani kasus korupsinya, sementara Kemkeu akan memeriksa ulang pembayaran pajak yang diduga dipengaruhi oleh praktik ilegal tersebut.

“Supaya ditentukan pajak yang bener berapa, kalau memang benar ada kekurangan pajak dendanya itu kan 200 persen,” katanya.[man]

Pos terkait