KPK Berduka Kehilangan Tokoh Hukum Penuh Integritas

  • Whatsapp
KPK Berduka Kehilangan Tokoh Hukum Penuh Integritas
Artidjo Alkostar.[ist]

Monitorindonesia.com – Meninggalnya Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Artidjo Alkostar, meninggalkan duka bagi KPK. Mantan Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana itu merupakan tokoh hukum nasional yang penuh integritas.

“Innalilahi wainna ilaihi rojiuun. Kami sangat berduka cita atas wafatnya anggota Dewas KPK, Pak Artidjo Alkostar, tokoh hukum nasional yang penuh integritas, pada Minggu (28/2/2021) sekitar pukul 14.00 WIB,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Bacaan Lainnya

Ali mengatakan, almarhum disemayamkan di Apartemen Pejabat Negara di Apartemen Springhill Terrace Residence, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ali meminta masyarakat untuk mendoakan almarhum.

“Semoga Allah SWT menerima segala amal baiknya dan keluarga yang di tinggalkan diberikan ketabahan. Aamiin,” harap Ali.

Artidjo pensiun sebagai hakim agung pada 22 Mei 2018 setelah genap berusia 70 tahun. Selama menjabat sebagai seorang Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), Artidjo seringkali memberikan vonis berat pada pelaku korupsi. Sejak bertugas di MA, 842 pelaku korupsi disidangkan Artdjo. Mayoritas putusan tergolong sangat berat bagi pelaku korupsi.

Ketegasan Artidjo pernah dirasakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Saat itu permohonan kasasinya ditolak sehingga dirinya tetap dihukum seumur hidup. Selain itu, ada nama Luthfi Hasan lshaaq (LHI), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang menerima keputusan serupa.

Sebelumnya, LHI divonis 16 tahun, akan tetapi MA memperberat vonisnya menjadi 18 tahun dan menambah hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Artidjo juga pernah menangani kasus Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Irjen Djoko Susilo, dan Sutan Bhatoegana.

Tegasnya Artidjo dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor, membuat para terpidana korupsi gentar mengajukan Peninjauan Kembali (PK) selama Artidjo bertugas. Namun, setelah Artidjo pensiun, para koruptor berbondong mengajukan PK. Sebagian dari mereka mendapat pengurangan masa hukuman.(odr)

Pos terkait