KPK Diminta Terlusuri Proyek Infrastruktur Makassar New Port

  • Whatsapp
KPK Diminta Terlusuri Proyek Infrastruktur Makassar New Port
Gubernur Sulawesi Selatan non aktif Nurdin Abdullah di KPK.[ist]

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel). Agung diduga menyuap Nurdin sebesar Rp 2 miliar melalui Edy agar dapat kembali menggarap proyek-proyek di Pemprov Sulsel untuk tahun anggaran 2021.

Selain menerima suap dari Agung Sucipto, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi senilai total Rp 3,4 miliar dari sejumlah kontraktor lainnya. Menanggapi hal itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK menelusuri proyek-proyek infrastruktur di Sulsel. Salah satu proyek yang disebut ICW yakni proyek infrastruktur Makassar New Port.

Bacaan Lainnya

Peneliti ICW, Egi Primayogha menyatakan, Nurdin disebut pernah memanfaatkan kewenangannya untuk memberikan AMDAL terhadap dua perusahaan tambang, yakni PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur yang akan memasok kebutuhan proyek Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional.

“Nurdin juga diduga menekan bawahannya agar perusahaan tersebut mudah mendapatkan Amdal. Perusahaan tersebut lalu diketahui terafiliasi dengan dirinya dan berisikan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses dalam kontestasi Pilkada. Perusahaan itu juga diketahui akan memasok kebutuhan proyek infrastruktur Makassar New Port yang merupakan proyek strategis nasional,” kata Egi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/02/2021).

Egi mengatakan, kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Nurdin menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masif dan menyebar di seluruh Indonesia telah menjadi prioritas Presiden Joko Widodo.

“Namun kita perlu melihat bahwa nafsu untuk membangun infrastruktur justru dapat berimbas pada munculnya praktik-praktik korupsi yang meluas, bagi-bagi konsesi, serta kerugian bagi warga yang berlokasi di sekitar proyek infrastruktur,” katanya.

Selain proyek lainnya, ICW juga meminta KPK menelusuri aliran dana dari uang suap yang diduga diterima oleh Nurdin. KPK perlu menelusuri hal tersebut untuk membuktikan adanya pihak lain yang turut menikmati uang tersebut, baik individu, atau organisasi seperti partai politik.

“Jika terbukti, maka pihak-pihak tersebut patut untuk ikut dijerat,” katanya.

Penelusuran mengenai aliran dana suap ini menjadi penting mengingat biaya politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia teramat mahal. Untuk menutupi kebutuhan pemilu, kandidat pejabat publik seperti kepala daerah kerap menerima bantuan dari pengusaha. Kandidat juga perlu memberikan mahar politik kepada partai politik.

“Sehingga saat menjadi pejabat publik, ia akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan “balas budi” ataupun memfasilitasi permintaan dari pihak-pihak tersebut. Upaya tersebut diantaranya adalah praktik-praktik korupsi,” katanya.[hts]

 

Pos terkait