KPK Geledah Ruang Kerja, Rumah Dinas dan Rumah Pribadi Azis Syamsuddin

  • Whatsapp
Tim Penyidik KPK Empat Jam Lakukan Penggeledahan di Ruang Kerja Azis Syamsuddin
Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin di kompleks parlemen, Senayan jakarta, Rabu (28/4/2021) malam.[Foto/MI]

Monitorindonesia.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/4/2021) malam. Penggeledahan di Lantai 4 Gedung Nusantara III gedung DPR tersebut berlangsung lebih dari dua jam.

Tim penyidik membawa 4 koper dari ruangan Azis Syamsuddin. Penggeledahan di ruang wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu pun belangsung lancar tanpa ada hambatan.

Bacaan Lainnya

Tak hanya di gedung DPR RI, tim penyidik KPK pun melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi koordinator Polhukam tersebut. KPK merupakan mitra kerja Polhukam di DPR RI, tak menyurutkan penyidik melakukan kerja profesional.

KPK tak terpengaruh kepada tekaman politik yang akan muncul. Terbukti, penggeledahan tetap dilakukan penyidik KPK.

Penggeledahan di tiga tempat tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

“Hari ini tim penyidik KPK geledah di berbagai lokasi ruang kerja di DPR, rumah dinas, dan rumah pribadi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021).

Firli mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari keterangan dan bukti-bukti kasus suap penanganan perkara yang menjerat Stepanus dan Syahrial. Saat ini penggeledahan di dua lokasi tersebut masih berlangsung.

“KPK akan bekerja keras untuk mencari bukti-bukti dan seseorang dapat menjadi tersangka karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kecukupan alat bukti,” katanya.

KPK, kata Firli, tidak bekerja berdasarkan pendapat, persepsi, asumsi, apalagi halusinasi. Firli menegaskan, lembaga yang dipimpinnya akan terus bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti dengan mempelajari, menelaah, dan mendalami setiap keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya untuk mengungkap secara terang-benderang peristiwa suap serta menentukan tersangka selanjutnya.

“Sekali lagi semua tindakan untuk menduga seseorang sebagai tersangka beralaskan kecukupan bukti. KPK tidak akan pandang dulu dalam bertindak, karena itu prinsip kerja kami,” tegasnya.

Dalam kasus dugaan suap di Tanjungbalai, Azis disebut sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan antara Stepanus dan sang walikota di rumahnya pada Oktober 2020.

KPK sudah menetapkan penyidiknya, Stepanus Robin Pattuju, pengacara bernama Maskur Husain dan Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

Stepanus Robin Pattuju bersama Maskur Husain diduga telah menerima suap dari M Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari kesepakatan Rp 1,5 miliar. Suap itu diberikan agar Stepanus membantu menghentikan penyelidikan dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai yang sedang diusut KPK.

Selain suap dari Syahrial, Markus Husain juga diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta dari pihak lain. Sedangkan Stepanus Robin dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia, sebesar Rp 438 juta.[man]

 

 

 

Pos terkait