KPK Kini Sama dengan Kejagung dan Kepolisian

  • Whatsapp
KPK Kini Sama dengan Kejagung dan Kepolisian
Ketua KPK Firli Bahuri.[Ist]

Monitorindonesia.com – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK. Bahkan, PUkat UGM memperkirakan akan semakin banyak kasus-kasus penting yang ditangani KPK selama ini akan segera dihentikan.

“Bahwa kelak akan ada SP3 untuk perkara penting. Itu menurut saya menjadi kemunduran yang sangat disesalkan,” kata Zaenur kepada wartawan, Jumat (02/4/2021).

Bacaan Lainnya

Penerbitan SP3 atas perkara yang telah menahun itu sendiri sesuai dengan Pasal 40 UU KPK. Dengan keluarnya SP3, KPK kini telah sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Di satu sisi, Zaenur menilai pengaturan penghentian kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK cukup problematik.

“Kenapa? Yang paling jelas, pertama adalah SP3 itu bisa dikeluarkan KPK dalam hal penyidikan dan penuntutannya itu tidak selesai dalam waktu dua tahun,” terangnya.

Sementara, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menurut Zaenur, tak disebutkan soal jangka apalagi dua tahun. Durasi yang sangat mustahil untuk kasus-kasus kakap nan berliku.

KPK sudah memulai mengeluarkan SP3 Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim. KPK menyatakan SP3 tersebut sesuai UU KPK.[man]

Pos terkait