KPK Lelang Aset Rampasan Harta Koruptor

  • Whatsapp
KPK Lelang Aset Rampasan Harta Koruptor

 

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jakarta III akan melelang barang rampasan koruptor. Kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, lelang lewat mekanisme dalam jaringan.

“KPK melalui KPKNL Jakarta III akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan dalam kondisi apa adanya yang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan metode ‘Closed Bidding’,” kata Ali, Selasa (06/04/21).

Lelang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No: 84/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST 29 April 2014 atas nama Deviardi dan putusan PN Tipikor Semarang No: 77/Pid.Sus/TPK/ 2018/PN.Smrg 6 Februari 2019 atas nama Tasdi.

Lalu, putusan Mahkamah Agung MA No:1503 K/Pid.Sus/2020 20 Mei 2020 atas nama Tubagus Cepy Septhiady dan PN Tipikor Pontianak No:2/Pid.Sus.TPK/2020/ PN.Ptk tanggal 19 Mei 2020 atas nama terdakwa Aleksius.

“Dengan harga limit Rp 4.775.368.000 dengan uang jaminan Rp 980.000.000,” ucap Ali.

Kedua, enam telepon genggam berbagai merek dengan harga limit Rp 5,1 juta dan duit jaminan Rp 1,2 juta. Lalu, objek ketiga ada lima gawai berbagai merek dengan harga limit Rp 2,6 juta dan uang jaminan Rp 600.000.

Empat, motor Kawasaki tahun pembuatan 2018 dengan harga limit Rp 15.473.000 dan uang jaminan Rp3,6 juta. Kelima, satu unit mobil Toyota Rush tahun pembuatan 2013 dengan harga limit Rp 76.793.000 dan uang jaminan Rp 15.600.000.

Keenam, satu unit mobil Toyota Agya tahun pembuatan 2018 dengan harga limit Rp 80.507.000 dan duit jaminan Rp 16.600.000. Ketujuh, lima telepon genggam berbagai merek dengan harga limit Rp 3.467.000 dan duit jaminan Rp 750.000.

Pelaksanaan lelang berlangsung pada Rabu (21/04/21). Pengajuan dilakukan sejak pengumuman lelang ini disampaikan hingga batas penawaran harga berakhir, Rabu (21/04/21), pukul 13.30 WIB.

“Bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang untuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan 3% dari harga lelang untuk barang bergerak,” jelas Ali. Persyaratan bisa dilihat di laman resmi KPK. (Fanal Sagala)

Pos terkait