KPK Sita Vila Mewah Edhy Prabowo di Cijengkol

  • Whatsapp
KPK Sita Vila Mewah Edhy Prabowo di Cijengkol

Monitorindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita vila milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat. Penyitaan berkaitan dengan penyidikan suap ekspor benur.

“Penyidik KPK hari ini (18/2/2021) sekitar pukul 18.00 wib melakukan penyitaan terhadap 1 unit villa berikut tanah seluas kurang lebih 2 hektar di desa Cijengkol, Kecamanatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat,” ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/2/2021).

Ali mengungkapkan vila yang disita tim penyidik KPK itu diduga merupakan milik Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

“Diduga vila tersebut milik tersangka EP yang dibeli dengan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan ijin pengiriman benih lobster di KKP,” kata Ali.

KPK telah menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur.

Selain Edhy, KPK juga telah menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Stafsus Menteri KKP, Safri; staf khusus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata (APM). Kemudian, Pengurus PT ACK, Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi suap, SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.[man]

Pos terkait