Kuasa Hukum Pertanyakan Metode Penghitungan Kerugian Negara Rp23,73 T di Kasus Asabri

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Pertanyakan Metode Penghitungan Kerugian Negara Rp23,73 T di Kasus Asabri
Gedung Asabri,Jakarta.[ist]

Realitarakyat.com – Handika Honggowongso, kuasa hukum mantan Direktur PT Asabri, Hari Setiono dan Bachtiar Effendi yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, mempertanyakan metode atau cara penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di PT Asabri yang jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai Rp23,73 triliun.

Menurut dia, potensi jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus Asabri, jumlahnya terlalu besar.

“Jumlah itu sangat fantasis. Ini merupakan kerugian terbesar dalam sejarah korupsi di Indonesia. Jadi, kami pertanyakan bagaimana metode atau cara menghitungnya,” kata Handika, kepada wartawan, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut Handika, jaksa penyidik harus melihat seluruh aspek untuk menentukan kerugian negara dalam kasus ini, salah satunya dengan melihat aset Asabri, baik yang berupa saham, reksadana, maupun properti.

“Jika betul itu adalah kerugian riil, bukan potensi lost, maka fungsi pengawasan mulai 2012 hingga 2018 oleh Auditor, Komisaris PT Asabri, Menhan, Meneg BUMN dan OJK tidak dijalankan atau dijalankan tetapi gagal total atau memang ada skenario membobol Asabri secara masif dan total?” ujarnya.

Meski demikian, dia menyatakan bahwa kliennya siap membantu penyidik Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu.

“Klien saya siap untuk bekerja sama guna membongkar habis segala patgulipat yang terjadi dalam investasi Asabri agar semua aset hasil inventasi dari uang Asabri bisa kembali. Soal benar atau salah perbuatan klien saya, biarlah nanti pengadilan yang menentukan,” ujar Handika.

Karena itu, Handika mengimbau para pihak yang kini menguasai hasil investasi PT Asabri agar menyerahkan hasil korupsinya kepada jaksa penyidik Kejagung. Menurut dia, hal ini dilakukan demi mengembalikan kerugian negara.

“Itu dari uang para anggota TNI dan Polri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.

Sebelumnya, Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri.

Delapan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode 2011—Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016—Juli 2020 Letjen Purn. Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008—Juni 2014 Bachtiar Effendi, dan Direktur PT Asabri periode 2013—2014 dan 2015—2019 Hari Setiono.

Berikutnya, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012—Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Baik Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. (ndi)

Pos terkait