Label Teroris ke KKB Papua Bisa Menyulut Permasalahan Baru

  • Whatsapp
Label Teroris ke KKB Papua Bisa Menyulut Permasalahan Baru
Ketua Setara Hendardi.[dok]

Monitorindonesia.com – Pemerintah telah menetapkan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Namun penetapan itu dinilai seju lah kalangan akibat ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua.

Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengatakan, penetapan KKB sebagai teroris diilai sebagai ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua. Seharusnya pemerintah membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan,

Bacaan Lainnya

“Pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua,” ujar Hendardi dalam keterangan terulisnya, Kamis (29/4/2021).

Hendardi mengatakan, selain kontraproduktif, mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan, langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius. Sama halnya seperti penamaan KKB yang merupakan produk Negara.

Penamaan sebagai teroris juga dinilainya dilakukan oleh Negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua. Pelabelan kelompok perlawanan di Papua ditegaskan Hendardi tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.

Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini, ungkap Hendardi, lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama.

“Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua,” katanya.

Pelabelan teroris pada KKB, juga akan menimbulkan beberapa implikasi: Pertama, pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian.

Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.

Ketiga, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris.

Pilihan pemerintah melabeli KKB Papua sebagai teroris akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis.

Hendardi menyarankan, pilihan realistis bagi Papua adalah penyelesaian secara damai, dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati. Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat.[man]

Pos terkait