Lamhot Sinaga: Vaksin Gotong Royong Tak Boleh Kedepankan Aspek Bisnis

  • Whatsapp
Lamhot Sinaga: Vaksin Gotong Royong Tak Boleh Kedepankan Aspek Bisnis

Monitorindonesia.com – Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan proses vaksinasi harus diperhatikan secara terukur. Lamhot menyoroti soal distribusi vaksin yang terdapat gap besar antara jumlah orang yang sudah divaksin dan yang belum divaksin.

“Soal distribusi vaksin, sampai saat ini kita sudah memiliki vaksin 73 juta vaksin dan yang baru tervaksin 25 juta, jadi ada sekitar hampir 50 juta yang belum tervaksin. Ini kan sangat besar jumlahnya, Apakah ada masalah disini misal distribusinya ada kendala hingga gapnya besar,” ujar Lamhot dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama PT. Biofarma, PT. Kimiafarma, dan PT. Indofarma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Politisi Golkar itu menyebutkan bila aspek yang melakukan monitor terhadap distribusi vaksin juga perlu diperhatikan secara bersama supaya lebih aman. Menurutnya, akan sangat berbahaya jika dalam melakukan proses vaksinasi ada kepentingan tertentu yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dia juga mempertanyakan apakah ada sistem monitoring untuk distribusi vaksin agar sampai dari provinsi ke kabupaten ada yang memanfaatkan untuk celah bisnis tertentu? Menurutnya, hal itu sangat berbahaya.

“Untuk menjamin vaksin ini sampai ke masyarakat dengan tepat apakah ada sistem layanan yang lakukan monitoring ini untuk hindari vaksin palsu,” tegasnya.

Anggota DPR dari dapil Sumut II itu juga menyinggung vaksin gotong royong. Ia berpesan jangan sampai proses vaksinasi gotong-royong tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lamhot meminta pelaksanaan vaksinasi untuk vaksin gotong royong perlu diperhatikan secara rinci dari data hingga kondisi lapangan.

Ia menegaskan korelasi tentang vaksin gotong royong jangan sampai mengedepankan aspek bisnis dalam melaksanakan vaksinasi gotong royong.

“Ini sangat penting, saya berharap ini dibuat proporsional soal kuantitas proses vaksinasinya. Data juga harus disajikan terbuka supaya bisa lebih termonitor,” katanya.[Mar]

Pos terkait